Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang dalam PP Nomor 21 Tahun 2021

  • Bagikan

KUTIPAN.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) gelar sosialisasi kebijakan Penataan Ruang dalam PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, di Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Kecamatan Batu Ampar, pada Selasa (15/6/2021).

Sosialisasi tersebut dengan Narasumber yakni Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr.Ir. Abdul Kamarzuki, MPM, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Ir. Sufrijadi, MA, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi kepulauan Riau, Askani, S.H.,M.H.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr.Ir. Abdul Kamarzuki, MPM mengatakan, Pemerintah secara resmi telah menerbitkan 49 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres), perangkat regulasi tersebut merupakan aturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Sosialisasi ini sesuai amanat Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Dengan PP ini kualitas tata ruang ke depan diharapkan akan lebih baik, jadi proses penyusunan tata ruang dipercepat kemudian tata kelola penyusunan tata ruang juga diperbaiki,” ungkap Dr.Ir. Abdul Kamarzuki.

Penggunaan tata ruang harus lebih inklusif kedepannya, yang tadinya hanya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah yakni anggota opd, sekarang penyelenggaraan tata ruang di daerah dikawal secara inklusif, semua perwakilan masyarakat ikut terlibat.

Salah satu terobosan dalam PP baru ini adalah Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai landasan KKPR sebagai dasar perizinan yang posisinya berada di hulu, sehingga saat ini RTR menjadi acuan tunggal (single reference) di lapangan.

UU Cipta Kerja juga mengamanatkan untuk mengintegrasikan tata ruang laut dan darat menjadi satu, salah satunya dengan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW Provinsi.

Dengan integrasi ini, diharapkan tidak akan ada produk tata ruang yang berjalan sendiri-sendiri sehingga tumpang tindih perizinan pun dapat dihindari.

Dijelaskan Dr.Ir. Abdul Kamarzuki, dalam PP ini menetapkan jangka waktu untuk penyusunan RTRW paling lama 18 bulan, sedangkan RDTR paling lama 12 bulan. Hal ini dilakukan Pemerintah Pusat sebagai dorongan untuk Pemerintah Daerah agar setiap daerah memiliki RTR masing-masing sehingga dapat melaksanakan mekanisme KKPR dan mempercepat investasi yang masuk ke daerah tersebut.

“Kalau tidak ada RDTR ada waktu kajian secara offline hanya dibatasi maksimum 20 hari, jadi kalau 20 hari tidak terbit kajiannya, maka permohonan dari pelaku usaha berlaku secara fiktif efektif,” ucapnya.

Kemudian untuk mendukung inklusivitas masyarakat dalam aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang di daerah.

“Forum ini nantinya akan beranggotakan unsur pemerintah daerah, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat serta bertugas memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan,” jelasnya.

Dikarenakan pentingnya peran Forum Penataan Ruang di daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan untuk segera membentuk Forum Penataan Ruang paling lambat 12 bulan setelah Peraturan Menteri tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang berlaku.

Dengan demikian, rencana tata ruang dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan harapannya Kepri lebih baik serta pembangunan daerah lebih baik khususnya di Kepri.


Reporter : Yuyun | Editor : Fikri

  • Bagikan