Connect with us

Nasional

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

Published

on

Kemenkumham

KUTIPAN.CO – Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM.

Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Kemenkumham

“Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19,” jelas Yasonna.

Baca :  Dipangkas Pemerintah, Ini Daftar Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021

Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap.

Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” pungkasnya.


Laporan : Yuyun

Nasional

Nelayan NTB Ikrar Patuhi Ketentuan Penangkapan BBL

Published

on

Nelayan NTB

KUTIPAN.CO – Nelayan Penangkap dan Pembudidaya Lobster di wilayah Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pengelolaan lobster yang dibuat oleh Menteri Trenggono. Dukungan tersebut diberikan melalui deklarasi penangkapan lobster sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sumbawa pada Minggu (19/9/2021).

“Dari perspektif pengawasan, tentu ini satu hal yang positif, nelayan penangkap lobster telah menyampaikan komitmennya untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan lobster ini,” terang Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 di kesempatan yang sama.

Adin menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada nelayan di wilayah Sumbawa yang telah mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengelolaan lobster ini.

Adin berharap komitmen tersebut dapat dilaksanakan melalui praktik penangkapan lobster yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KKP.

“Kami juga terus mengimbau agar persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam penangkapan BBL ini dipatuhi oleh nelayan,” ujar Adin.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra menyampaikan bahwa KKP telah menetapkan syarat-syarat penangkapan Benih Bening Lobster (BBL), diantaranya hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan, harus memperhatikan estimasi potensi dan jumlah yang boleh ditangkap

Selain itu, mematuhi kuota dan lokasi penangkapan, hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

“Ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh nelayan yang melakukan penangkapan benih lobster, kami tentu akan banyak concern terhadap aspek-aspek teknis seperti alat tangkap dan kuota penangkapan,” jelas Drama.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke lokasi shrimp estate di Sumbawa pada Sabtu (18/9/2021), Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya mengawal program-program prioritas KKP di Nusa Tenggara Barat, termasuk shrimp estate dan lobster estate.

Baca :  Setiap Pengusaha Wajib Mendaftarkan Karyawannya BPJS Ketenagakerjaan

Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa dari sisi sumber daya, NTB sangat sesuai untuk pengembangan dua program prioritas tersebut, namun demikian pengawasan perlu terus dilaksanakan.

“Hari ini kunjungan Pak Dirjen untuk mengecek dan memastikan di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” ujar Zulkieflimansyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan yang menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 di Sumbawa pada Minggu (19/9/2021).

Johan mendukung penguatan pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya untuk menghadapi praktik-praktik penangkapan dengan cara merusak (destructive fishing) yang berdampak pada penangkapan lobster. Johan juga menyampaikan pentingnya penguatan sarana pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Tentu kami juga akan sampaikan ini di rapat-rapat Banggar, kami siap untuk mendukung penguatan pengawasan di wilayah NTB ini,” ujar Johan.

Johan juga berharap agar pengawasan BBL menjadi perhatian khususnya terkait dengan kemungkinan adanya rayuan dari para penyelundup lobster.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam pengaturan tersebut, KKP merumuskan sejumlah perubahan tata kelola lobster termasuk diantaranya komitmen KKP dalam pengawasan pembudidayaan lobster.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan nelayan penangkap ikan di wilayah Sumbawa NTB, Direktorat Jenderal PSDKP KKP melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 KUB Nelayan dengan total peserta mencapai 85 nelayan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta aparat penegak hukum dari TNI dan Polri.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI Passing Exercise Bersama USCGC Munro – 755

Published

on

Bakamla RI

KUTIPAN.CO – Kapal Patroli Bakamla RI (Indonesia Coast Guard) KN. Pulau Dana – 323 melaksanakan Passing Exercise dengan Kapal Coast Guard Amerika Serikat USCGC Munro – 755. Pertemuan yang sekaligus dijadikan ajang latihan kedua instansi coast guard ini, dilakukan di sepanjang perbatasan laut Indonesia – Singapura tepatnya di Selat Singapura, pada Senin (20/9/2021).

KN. Pulau Dana – 323 yang sedang melaksanakan patroli rutin keamanan dan keselamatan laut di sekitar perbatasan laut Indonesia – Singapura, mendapati kontak radio sekitar pukul 08.00 Wib dari USCGC Munro.

Diketahui USCGS Munro sedang bertolak dari Singapura melalui jalur internasional bagian timur Selat Singapura. Dengan eratnya hubungan kerja sama antara Bakamla RI dengan US Coast Guard, menanggapi informasi tersebut, kedua kapal mengabadikan momen tersebut dengan melaksanakan passing exercise.

Pada pukul 11.00 Wib, KN Pulau Dana dan USCGC Munro bertemu di titik Rendezvous (RV) 1° 13’ 45” N – 104° 03’ 24” E dimana USCGC Munro masih berada di jalur perairan internasional dan KN. Pulau Dana – 323 berada di batas perairan teritorial Indonesia.

Baca :  2 Napi Lapas Dabo Dapat Pengurangan Hukuman

Dengan formasi C, dan jarak antar kapal 500 yard dengan kecepatan 10 knot, kedua kapal melakukan communication exercise dengan menggunakan frekuensi umum CH16, utama CH67, dan sekunder CH72. Pada jarak sekitar 1.5 nautical mile (NM) dari titik RV, dilanjutkan dengan flag hoist exercise atau komunikasi dengan bendera.

Selanjutnya, dengan jarak 3 NM dari titik RV dengan USCG Munro sebagai penjuru, KN. Pulau Dana – 323 melakukan escort exercise dengan formasi 3. Sampai pada jarak 6.7 NM, kedua kapal melakukan photo exercise.

Mengakhiri kegiatan passing exercise, KN. Pulau Dana – 323 melakukan salute atau penghormatan kepada USCGC Munro sebelum melanjutkan patroli. Selanjutnya KN Pulau Dana kembali melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan teritori Indonesia bagian Timur.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Nasional

Pangkoarmada I : Issue Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna Utara Tidak Benar

Published

on

By

Kapal Asing di Laut Natuna Utara

KUTIPAN.CO – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P melakukan patroli udara, guna memastikan kebenaran adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara, pada Jumat (17/9/2021).

Dalam konferensi persnya saat mendarat di Bandar Udara Ranai, Natuna, usai memantau dari udara situasi Laut Natuna Utara, Pangkoarmada I kembali menyampaikan bahwa maksud kunjungan Komando dan pelaksanaan patroli udara yang dilakukannya adalah untuk menegaskan issue yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya terkait adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara tidak benar.

TNI AL dalam hal ini, Koarmada I melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara, dengan menggelar operasi “Siaga Segara 21”, sebagai salah satu implementasi pelaksanaan tugas TNI AL, sesuai dengan pasal 9 undang-undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Foto kapal asing, Laut Natuna Utara, pangkoarmada, patroli siaga sagara 21

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P | Foto : Ist

“Koarmada I mendeploy 5 KRI di Laut Natuna Utara, yang selalu siaga 24 jam, yang diatur sedemikian rupa pola operasinya, agar setidaknya ada 3 atau 4 KRI selalu melaksanakan operasi di laut, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang bahan bakar, air tawar, dan bahan makanan. Sehingga dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” ungkap Pangkoarmada I

Lebih lanjut disampaikan bahwa selain KRI, Operasi di Laut Natuna Utara juga melibatkan pesawat udara TNI AL, sebagai perpanjangan mata, bagi unsur KRI yang melaksanakan operasi di Laut Natuna Utara.

Baca :  3 Temuan Varian Corona Belum Tingkatkan Kasus

Pangkoarmada I menambahkan, pemantauan melalui pesawat udara akan sangat efektif, karena dalam waktu yang relatif singkat dapat menjangkau area yang luas. Sehingga dapat memantau perairan ZEEI di laut Natuna utara, guna memastikan kebenaran issue yang berkembang terkait kehadiran ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara.

“Benar saja sepanjang pelaksanaan patroli udara, jangankan ribuan, puluhan kapal asing saja tidak dijumpai, memang ada beberapa kapal jenis kargo dan tanker yang sedang melintas di laut Natuna Utara,” tambahnya.

“Kita sudah sama-sama melihat bahwa, selama kita melaksanakan pemantauan udara, kita hanya menemukan kapal-kapal perang kita (KRI) dan beberapa kapal kargo dan tanker yang melintas,” ucap Pangkoarmada I.

“Terkait issue yang berkembang akhir-akhir ini, tentang adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara, menurut saya tidak berdasar, justru saya mempertanyakan dari mana sumber informasinya serta bukti apa yang mendasari pernyataan tersebut,” tegas Laksda TNI Arsyad Abdullah di hadapan awak media yang turut dalam pemantauan udara itu.

Komitmen TNI AL sudah jelas, sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M, agar menindak tegas segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di laut dengan berpedoman pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Web Stories

Berita Lainnya

Benan Island Resort Benan Island Resort
wisata9 jam ago

Soft Opening Benan Island Resort, Ketua DPRD Lingga Dorong Sektor Wisata Ditengah Pendemi

KUTIPAN.CO – Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nashiruddin apresiasi dan dukung pelaku usaha di sektor pariwisata untuk tumbuh maju dan...

Perdagangan Kulit Harimau Perdagangan Kulit Harimau
Riau10 jam ago

KLHK Amankan 4 Orang Pelaku Perdagangan Kulit Harimau

KUTIPAN.CO – Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau...

Danrem 033/WP Danrem 033/WP
Kepri11 jam ago

Danrem 033/WP Terima Penghargaan Gubernur Kepri

KUTIPAN.CO – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berikan penghargaan kepada Danrem 033/Wira Pratama, penghargaan itu diberikan Guberbur Kepri atas dukungan percepatan...

Timpora Imigrasi Dabo Singkep Timpora Imigrasi Dabo Singkep
Lingga1 hari ago

Opgab Timpora Imigrasi Dabo Singkep Sidak Orang Asing di Wilayah Pesisir Lingga

KUTIPAN.CO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep lakukan Operasi Gabungan (Opgab) Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) di...

Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep
Lingga1 hari ago

Ditjen Gakkum KLHK Hentikan Aktivitas Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep

KUTIPAN.CO – Tim Gakkum Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Kabupaten Lingga hentikan aktivitas penambangan bauksit...

HARRIS Hotels Batam HARRIS Hotels Batam
Batam1 hari ago

Selesai Vaksin Kedua, Karyawan HARRIS Hotels Batam Siap Melayani Tamu

KUTIPAN.CO – Dalam rangka mengikuti program pemerintah yaitu vaksin covid-19 dan pencegahan penyebaran virus covid-19, HARRIS Hotels Batam yang terdiri...

Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa
Batam1 hari ago

Polresta Barelang Tangkap 7 Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa

KUTIPAN.CO – Satreskrim Polresta Barelang mengamankan tujuh pelaku penambangan pasir ilegal (Illegal Mining) yang tidak memiliki izin, di Kampung Teluk...

Vaksinasi Mobil Gurindam Vaksinasi Mobil Gurindam
Karimun2 hari ago

Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem 033/WP Serbu Desa Binaan di Karimun

KUTIPAN.CO – Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi di daerah, Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem 033/WP, Babinsa...

Populer Sepekan

Opgab Timpora Imigrasi Dabo Singkep Sidak di Wilayah Pesisir Ditjen Gakkum KLHK Hentikan Aktivitas Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa Ditangkap Polresta Barelang Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem Serbu Desa Binaan di Karimun Calon Pendeta Yayasan di Bengkong Cabuli 4 Anak Dibawah Umur Bupati Lingga Minta Kabag di Setda Lingga Segera Beradaptasi Polsek Nongsa Tangkap Pelaku Pencurian Rokok Milik PT. Sinar Mitra Usaha Komunitas Sastra Dilaut dan RD Paschal Gelar Lomba Video Kreatif Gurindam 12