Jakarta – Terkait ajuan fasilitas eskpor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa di Kabupaten Lingga mendapat respon positif dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Hal tersebut diajukan oleh Pemkab Lingga guna meningkatkan cadangan devisa serta menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daerah di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil.

“Pada prinsipnya, kami mendukung dan merespon positif. Kemenko Bidang Perekonomian bersama Kementerian sudah mengambil keputusan dan memberi arahan kepada Kementerian Perdagangan. Dan tidak ada masalah lagi,” kata Plt Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional Kemenko Bidang Perekonomian, Ichsan Zulkarnaen didampingi Kepala Bidang Peningkatan Ekspor, Agnes Rumondang Simatupang saat menerima Bupati Lingga, Alias Wello di ruang kerjanya di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Ichsan menyatakan sebelumnya Bupati Lingga menyampaikan permohonan melalui surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perihal Permohonan Fasilitasi Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Sementara itu Bupati Lingga Alias Wello menyampaikan kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bahwasanya Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah penghasil bahan tambang di Indonesia seperti timah, bauksit, biji besi, granit, pasir bangunan, dan pasir kuarsa atau silica.

“Namun, seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bahan tambang mentah (raw material) sebelum dilakukan pengolahan atau pemurnian, aktivitas ekspor produk pertambangan dari bumi Bunda Tanah Melayu itu, berhenti total,” papar Awe sapaan akran Bupati Lingga itu.

Awe menjelaskan bahwa salah satu produk pertambangan yang masih memungkinkan untuk dilakukan ekspor berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan RI bahwa ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian adalah pasir kuarsa dengan pos tarif HS ex 2506.10.00.00.

“Dalam lampiran tersebut untuk spesifikasi produk pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa yang boleh diekspor masih sangat terbatas. Sementara permintaan pasar ekspor untuk spesifikasi tertentu sangat besar. Karena itulah, kami usulkan dilakukan perubahan,” ungkap Awe.  

Penulis : KRI
Editor : Agedas