KUTIPAN – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) kini tengah menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai siapa yang akan menjadi pemrakarsa untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.
Dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (1/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa meskipun penyusunan regulasi ini berada di bawah koordinasi kementeriannya, keputusan final mengenai urgensi dan pemrakarsa RUU tetap bergantung pada arahan dari presiden.
“Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan bahwa inisiatif RUU ini diserahkan kepada pemerintah,” ujar Yusril dalam rapat bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta pada Kamis (27/2/2025).
Yusril juga menambahkan bahwa Kemenko Kumham Imipas perlu mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan sebelum RUU tersebut diajukan kepada Presiden. Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan bahwa pembahasan RUU Keamanan Laut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, termasuk keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pemrakarsa.
Di sisi lain, Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari, mengusulkan agar Kemenko Polkam dapat menyiapkan materi teknis untuk RUU ini, sementara Kemenko Kumham Imipas akan menangani aspek normatifnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan naskah akademis RUU Keamanan Laut, yang merupakan hasil pembahasan bersama berbagai pihak sejak 2016. Bakamla juga mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 untuk memperjelas kewenangan Bakamla dalam penyidikan dan statusnya sebagai penjaga pantai atau coast guard.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja dengan DPR terkait RUU Keamanan Laut yang telah diselenggarakan pada 11 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa RUU Keamanan Laut akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.
RUU Keamanan Laut ini dianggap sangat penting sebagai dasar hukum untuk menjaga keamanan perairan Indonesia. Bakamla juga telah menyiapkan draf awal RUU yang dapat menjadi bahan diskusi untuk mempercepat proses legislasi dan implementasi kebijakan terkait keamanan laut di Indonesia.
