Beranda Klik News Nasional Kemenkeu Ancam Pemda Pungut Pajak Nakal

Kemenkeu Ancam Pemda Pungut Pajak Nakal

Foto : Istimewa

KUTIPAN.CO – Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dari pusat hingga ke daerah, Kementrian Keuangan akan memberikan sanksi bagi Pemda yang memungut pajak berlebihan dari investor.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, pemerintah pusat akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) jika kedapatan bertentangan maka akan diberikan sanksi.

“Sanksi bisa dua hal, pertama, diminta untuk mencabut atau kalau masih dalam bentuk rancangan perda, perlu dilakukan adjustment (penyesuaian). Kedua, kalau misalkan tetap dilaksanakan oleh pemda, tentunya kami punya mekanisme sanksi melalui transfer ke daerah,” kata Astrea Primanto Bhakti, dilansir dari Cnnindonesia, Selasa (11/2/2020).

Kedepan pemerintah pusat akan membangun sistem antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi aturan pemda tersebut. Namun demikian, ia belum dapat membeberkan lebih lanjut bentuk sanksi melalui dana transfer ke daerah.

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp856,9 triliun.

“Sehingga kami punya alert, kalau ada rancangan perda atau perda yang bisa berdampak ke iklim usaha di Indonesia secara umum,” katanya.

Ia mencontohkan terdapat pemda yang memungut pajak untuk penggunaan air tanah. Jika ditelusuri basis perhitungan tarif pajak penggunaan air tanah tersebut serupa dengan pajak royalti. Di sisi lain, investor sendiri telah membayar pajak royalti. Karenanya, pemerintah akan meninjau ulang perda terkait pungutan pajak penggunaan air tanah.

Ia menilai pungutan tersebut tak sejalan dengan program pemerintah meningkatkan investasi. Di tingkat pusat sendiri pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif antara lain: tax holiday, super deduction tax, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan sebagainya.

Editor : Fikri