Selamat Tahun Baru Kutipan Berita

Kelurahan Sungai Lumpur Gelar Rakor Pendataan Warga Untuk Disuntik Vaksin

  • Bagikan
Kelurahan Sungai Lumpur

KUTIPAN.CO – Untuk mensukseskan program vaksinasi Covid-19, Kelurahan Sungai Lumpur gelar rapat koordinasi bersama perangkat RT dan RW serta stakeholder, di Kelurahan Sungai Lumpur, Kabupaten Lingga, Selasa (08/06/2021)

Foto kelurahan sungai lumpur, lurah sungai lumpur

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung, Plt. Lurah Sungai Lumpur, Raja Roni Wahyudin meminta kepada perangkat RT dan RW serta stakeholder diwilayah kerjanya untuk dapat bersama-sama menyampaikan pada masyarakat agar dapat mengikuti dan mensukseskan program vaksinasi Covid-19.

“Kegiatan rakor hari ini dalam agenda pelaksanaan pendataan warga Kelurahan Sungai Lumpur untuk ikut vaksinasi Covid-19, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 mendatang. Diminta pada RT dan RW di Kelurahan Sungai Lumpur, menyampaikan kepada warga agar dapat mengikuti Vaksinasi Covid-19, karena ini menyangkut kesehatan kita bersama,” kata Raja Roni Wahyudin

Menurut dia, kurangnya informasi terkait efek samping dari vaksin ini di masyarakat, sehingga berbagai informasi yang terima oleh masyarakat terkait dengan vaksin ini, sehingga menimbulkan berbagai berita hoax, yang membuat warga tidak mau melaksanakan suntikan vaksinasi Covid-19.

Kelurahan Sungai Lumpur

“Jadi diharapkan kepada RT/RW, untuk dapat menyampaikan kepada warga di lingkungannya, untuk dapat mengikuti vaksinasi ini,” terangnya.

Untuk diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres ini disebutkan juga sanksi jika ada warga yang menolak divaksinasi COVID-19.

Hal tersebut tertuang dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19. Soal sanksi tertuang Pasal 13A ayat (4) Perpres.

Berikut isi pasalnya:

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau

c. denda.

Sanksi itu akan dilakukan oleh Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Selain sanksi administratif, pemerintah mengatur masyarakat penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti program ini bisa dikenai sanksi sesuai UU yang berlaku.


Reporter : Pandi
Editor : Fikri

  • Bagikan