KUTIPAN – Di era di mana semua hal bisa dipesan cukup dengan beberapa kali klik di layar ponsel, pemerintahan pun rasanya tak bisa terus-terusan terjebak pada tumpukan berkas dan cap stempel. Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang mencoba menyesuaikan diri lewat sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital.
Langkah ini terlihat nyata saat Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza membuka Bimbingan Teknologi E-Purchasing Katalog Versi 6 di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini bukan sekadar urusan teknis, tapi juga bagian dari cara baru birokrasi bekerja—lebih cepat, lebih efisien, dan tentu saja lebih transparan.
“Penggunaan katalog elektronik versi 6 ini sangat penting karena adalah bagian dari transformasi digital Nasional di bidang pengadaan. Dengan sistem yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi, seluruh proses pengadaan, mulai dari pemilihan produk, pemilihan penyedia hingga transaksi bisa dilakukan secara elektronik, transparan dan efisien,” ucap Raja Ariza dengan nada optimis.
Kata “efisien” di sini bukan basa-basi. Sistem e-katalog versi 6 memungkinkan semua proses pengadaan terekam secara real-time, bisa diawasi publik, dan sulit dimainkan untuk kepentingan tertentu. Singkatnya, kalau dulu orang bisa “bermain di belakang meja”, kini sistem digital ini membuat meja itu punya CCTV di setiap sudutnya.
“Selain memperkecil terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan, juga dapat dilakukan pembelian langsung tanpa proses lelang, serta bisa membandingkan harga produk dan penyedia dengan cepat, bisa menghemat waktu administrasi dan biaya operasional,” jelasnya lagi.
Logika sederhananya, kalau bisa cepat, murah, dan transparan, kenapa harus ribet? Pemerintah kota pun berharap lewat sistem ini, semua pihak dari ASN hingga penyedia barang bisa bekerja lebih profesional dan efisien tanpa mengorbankan integritas.
Tak berhenti di situ, Raja Ariza juga menyoroti potensi besar bagi UMKM lokal. Melalui katalog lokal dan sektoral, pelaku usaha kecil kini punya kesempatan emas menembus pasar pemerintah—yang sebelumnya mungkin hanya dikuasai pemain besar.
“Ini adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan bangga buatan Indonesia dan memperkuat ekonomi daerah. Maka manfaatkan bimtek ini dengan maksimal untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa,” pesannya.
Kegiatan bimtek ini diikuti 260 peserta, mulai dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, ASN, hingga pihak penyedia. Dengan jumlah peserta sebanyak itu, bisa dibayangkan betapa seriusnya Pemko Tanjungpinang ingin mengakselerasi perubahan digital di sektor birokrasi.
Di tengah dunia yang serba daring, Tanjungpinang tampaknya mulai menata rumah tangga digitalnya. Dari e-purchasing inilah—siapa tahu—perubahan kecil menuju pemerintahan yang makin transparan dan efisien benar-benar dimulai.
