Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melalui Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepri, Irwanto, bersama tim dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, melaksanakan Operasi Jagratara pada Kamis (28/12/2023).
Operasi ini difokuskan pada pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut.
Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan, Irwanto, serta melibatkan personel dari Kantor Imigrasi Batam, tujuan utama adalah memeriksa kelengkapan dokumen keimigrasian TKA dan melakukan pengawasan terhadap Orang Asing yang bekerja di wilayah tersebut.
Operasi Jagratara ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1433.KP.04.01 TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasi “JAGRATARA” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak pada Seluruh Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Seluruh Indonesia pada Tahun 2023.
Selain di wilayah Batam, Operasi Jagatara juga diselenggarakan di Wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Di Tanjungpinang, petugas memeriksa dokumen keimigrasian TKA di PT BAI, PT Vico Construction Indonesia, PT Befar Evertrust Indonesia, PT Cncec Engineering, PT Shandong Zhengtai, dan PT Powerchina Sepc01 Electric.
Operasi ini kemudian dilanjutkan di wilayah Bintan dengan pengawasan di Pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi dan tempat wisata Lagoi Bay. Pemeriksaan dokumen keimigrasian TKA juga dilakukan di PT Bali Holiday Village (Clubmed Bintan).
Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri melalui Divisi Imigrasi berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap setiap Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa izin tinggal setiap WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Operasi ini menjadi bagian dari upaya pengawasan yang berkelanjutan demi menjaga kepatuhan terhadap regulasi imigrasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan rasa aman dalam menghadapi perayaan Natal, Tahun Baru, dan agenda politik yang akan datang.