Di sebuah ballroom hotel mewah di Batam Center, rapat koordinasi antar daerah se-Sumatera, Jawa, dan Kalimantan digelar dengan serius tapi tetap beraroma “glamor birokrasi”. Selasa (30/9/2025), Harmoni One Hotel Ballroom jadi saksi bagaimana para pejabat daerah membicarakan hal yang sering bikin rakyat mengernyit, soal pendapatan daerah.
Rakor ini dibuka langsung oleh Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Lengkap sudah aura acara, serius, formal, tapi tetap membawa citra Batam sebagai kota yang gemar menggaungkan jargon MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Bukan sekadar rapat, tapi sekaligus branding kota.
Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, yang hadir dalam kesempatan itu tak lupa memberi catatan. Katanya, kegiatan semacam ini strategis sekali, karena mempertegas Batam sebagai destinasi wisata MICE yang bukan cuma jadi tempat orang meeting, tapi juga tempat perputaran ekonomi. Dengan kata lain, kalau daerah lain sibuk berbangga dengan wisata alam, Batam bisa pamer “wisata rapat”.
“Rakor ini membahas banyak hal, mulai dari strategi pengelolaan pajak daerah, inovasi dalam retribusi, hingga peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Semua itu sangat relevan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya.
Logika di balik pernyataan itu jelas, daerah tak bisa terus-terusan mengandalkan transfer pusat. PAD harus diperkuat dengan instrumen yang bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga penuh terobosan. Pajak dan retribusi daerah tak boleh lagi hanya jadi angka di kertas, melainkan motor yang membuat daerah bisa bergerak lebih mandiri.
Pesannya sederhana tapi satirnya terasa: kalau mau ekonomi daerah berdaya, jangan cuma berharap dari Jakarta. Daerah harus kreatif, bahkan kalau perlu “jualan rapat” seperti Batam—karena ternyata, rapat pun bisa jadi wisata.(yun)
