Jhon Asron Purba : Kejanggalan Kasus Pembunuhan Cikok DPO Tidak Ditindaklanjuti dan 2 Tersangka Tidak Ditahan

jhon
Jhon Asron Purba, Kuasa hukum penggugat Presiden, Kejagung, hingga Polri

Kuasa hukum penggugat Presiden, Kejagung, hingga Polri, Jhon Asron Purba menilai penanganan perkara atas pembunuhan orang tua dari kliennya pada tahun 2002 lau cenderung terjadi kejanggalan. Hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi penyidik yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun pada, Kamis (21/4/2022).

Harris Resort Batam

Menurut Jhon, kejanggalan terjadi sesuai dengan pernyataan saksi yang menyatakan tidak pernah menerima perintah untuk menindaklanjuti pelaku yang masuk dalam DPO, termasuk 5 pelaku DPO pembunuhan terhadap Taslim alias Cikok.

“Nah ini ada penyidik senior, sudah 16 tahun bertugas. Sama sekali tidak pernah ditugaskan mencari DPO. Padahal, kasus ini adalah pembunuhan berencana. Artinya tidak ada diapa-apain ini DPO,” kata Jhon kepada media ini usai sidang.

Meski aspek tindaklanjut terhadap upaya Kepolisian untuk memburu keberadaan para DPO bukan menjadi objek dari materi gugatan pihaknya. Namun, kejanggalan juga terjadi mengapa dua pelaku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Majelis Hakim kala itu tidak menjalani hukuman atas keterlibatanya dalam pembunuhan Taslim.

“Tapi objek kita bukan pada DPO. Namun yang dua tersangka tadi, yang si pengusaha masih duduk manis, di mana sesuai penetapan hakim harus di tahan. Sampai sekarang masih kipas-kipas,” jelasnya.

Sementara dalam kesaksiaanya, Saksi penyidik Satreskrim Polres Karimun, Ipda Mampe Tua Silitonga sempat menghantarkan surat pemanggilan kepada Robiyanto untuk dimintai keterangan atas laporannya mengenai tidak dijalankannya penetapan hakim atas dua tersangka yakni AE dan AF.

“Saya tidak termasuk di dalam tim yang menindaklanjuti aduan masyarakat terkait tidak dijalankannya putusan itu.

Saya tahu kronologis singkat bahwa terjadi pembunuhan terhadap Taslim tahun 2002 lalu. Sudah divonis 2 orang, sementara DPO ada 5 orang tersangka,” kata Ipda Mampe Tua Silitonga.

Namun begitu, saksi mengakui pernah menghantarkan secara langsung surat pemanggilan kepada Robiyanto untuk dimintai keterangan atas laporannya pada tahun 2020 lalu.

“Saya memang pernah mengantar surat ke Robiyanto ke rumahnya di Kapling. Surat untuk dimintai keterangan di kantor. Saat itu kondisi yang bersangkutan baik-baik saja,” ungkapnya.

Pemkab Karimun