KUTIPAN – Kalau sempat jalan-jalan ke Kepulauan Riau dan nemu jalan bolong, lampu jalan mati, atau puskesmas yang lebih mirip gudang kosong daripada tempat berobat, jangan buru-buru nyalahin takdir. Bisa jadi, itulah suara hati warga Kepri yang selama ini tersimpan rapi dalam tumpukan laporan reses anggota DPRD. Dan baru-baru ini, suara-suara itu akhirnya mengudara di ruang sidang utama DPRD Provinsi Kepri. Bukan lewat pengeras suara toa masjid, tapi lewat sidang paripurna resmi.
Apa saja sih keluhan masyarakat Kepri yang disampaikan ke DPRD?
Masih itu-itu saja, klasik tapi belum juga kelar: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tiga masalah abadi yang seolah jadi warisan turun-temurun tiap kali ada sesi dengar aspirasi. Lewat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses DPRD Provinsi Kepri dari Dapil 1 sampai 7, Kamis (22/5), para wakil rakyat menyampaikan betapa masih banyak keluhan serupa dari masyarakat.
“Masalah infrastruktur tersebut antara lain perbaikan drainase, perbaikan/pengaspalan jalan, penerangan jalan serta pembersihan drainase tersumbat yang selama ini menyebabkan banjir dan kemacetan,” kata Aziz Martindaz, anggota DPRD dari Dapil 2 Kabupaten Bintan dan Lingga.
Masalah lain pun ikut meramaikan daftar panjang keluhan: air bersih yang masih jadi barang mewah, keamanan lingkungan yang rawan pencurian, penyebaran narkoba, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang masih jauh dari ideal.
Siapa saja yang ikut hadir dalam rapat paripurna ini?
Rapat yang berlangsung di Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan. Tak hanya anggota dewan, hadir juga Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara serta para kepala OPD se-Kepri. Momen ini bukan hanya soal dengar keluhan, tapi juga ajang formal buat menyampaikan langsung ke pemerintah daerah.
“Untuk itu, kami meminta saudara Sekda untuk menyampaikan maksud kami ini kepada saudara Gubernur Ansar Ahmad untuk lebih attention yang sudah kami jabarkan dalam paripurna kali ini, sehingga keluhan masyarakat dapat terselesaikan dengan segera,” lanjut Aziz.
Bagaimana respons dari pihak pemerintah?
Nggak tinggal diam, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mengapresiasi gerakan reses ini. Baginya, reses bukan cuma formalitas, tapi jembatan penting antara suara rakyat dan pengambil kebijakan.
“Karena pelaksanaan reses merupakan salah satu fungsi dewan yang memandang cukup strategis dalam rangka membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik guna mengharmonisasikan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten dan Kota,” ujar Adi.
Artinya, laporan dari reses ini nggak berhenti di ruang sidang saja. Harapannya, semua catatan penting itu bakal jadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat—asal jangan cuma jadi dokumen penghuni rak.
Keluhan yang sama, tiap tahun. Dari jalan rusak sampai sekolah seadanya. Tapi semoga kali ini, reses bukan cuma jadi rutinitas, melainkan langkah awal menuju solusi nyata. Karena yang diinginkan warga sebenarnya nggak muluk: jalan mulus, anak sekolah nyaman, dan bisa berobat tanpa harus jual motor. Sederhana, tapi sering kali terasa seperti mimpi.
Untuk informasi beragam lainnya ikuti kami di medsos:
https://www.facebook.com/linggapikiranrakyat/
https://www.facebook.com/kutipan.dotco/
Editor: Fikri Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
