KUTIPAN – Kalau dengar kata “investasi”, sebagian orang langsung bayangin gedung tinggi, orang-orang berdasi, dan angka-angka yang cuma bisa dipahami akuntan. Tapi tunggu dulu. Di Kepri, obrolan soal investasi baru aja sampai di babak baru—dan semua fraksi di DPRD setuju. Iya, semua. Sesuatu yang langka kayak matahari dua kali sehari.
Apa Sebenarnya yang Dibahas DPRD Kepri Kali Ini?
Hari Kamis, 22 Mei, DPRD Provinsi Kepulauan Riau rame-rame duduk di Balairung Raja Khalid Hitam. Bukan buat nonton konser dadakan, tapi buat menggelar Rapat Paripurna serius dengan agenda penting: pendapat akhir fraksi-fraksi soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dachlan. Hadir juga Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara, pejabat OPD, hingga tokoh-tokoh dari instansi vertikal. Lengkap. Serasa lagi upacara kemerdekaan, minus tiang bendera.
Apa Saja Isi Pendapat Fraksi-Fraksi?
Menariknya, semua fraksi setuju. Tapi bukan berarti langsung setuju begitu aja tanpa syarat. Masing-masing punya catatan yang nggak bisa di-skip begitu saja.
-
Fraksi Gerindra tegas: “Transparansi, akuntabilitas, selektivitas, dan kepastian hukum harus jadi pondasi. Jangan lupa kasih perhatian ke sektor strategis dan UMKM.” Udah kayak dosen ngasih warning soal skripsi.
-
Fraksi Golkar dorong pemanfaatan penuh kawasan FTZ alias Free Trade Zone. Mereka juga wanti-wanti soal kepastian hukum. Dan tentu saja, dukungan buat koperasi dan UMKM.
-
Fraksi NasDem lebih pragmatis. Mereka takut jangan sampai insentif ini malah menggerus pendapatan daerah. “Ketimpangan ekonomi antarwilayah juga jangan dibiarkan,” kata mereka.
-
Fraksi PKS minta ada aturan teknis dari Gubernur yang jelas. Pengawasan ketat juga jadi sorotan. “Jangan sampai celahnya dipakai buat hal-hal yang menyimpang.” Intinya: jangan kasih kendor.
-
Fraksi PDI Perjuangan bawa isu digitalisasi. “Pelayanan investasi harus direformasi. SDM-nya juga harus naik kelas.” Mereka juga minta pengawasan yang ketat biar nggak jadi jebakan Batman.
-
Fraksi Demokrat Nurani Indonesia ingatkan soal masyarakat kecil. “Kebijakan harus berpihak pada wong cilik, berkelanjutan, terbuka, dan dievaluasi terus.” Gaya ngomongnya kayak sedang kampanye, tapi substansial.
-
Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa langsung yes, tapi dengan semangat: semua demi peningkatan investasi di Kepri.
Apa Respons Pemerintah Daerah?
Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, menutup rapat dengan pernyataan yang cukup adem dan ambisius:
“Kita ingin investasi tidak hanya menguntungkan pemodal, tapi juga menghadirkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat Kepri.”
Sementara itu, Sekda Adi Prihantara menyambut baik seluruh masukan. Ia bilang, pemerintah daerah siap mengawal kebijakan ini agar benar-benar membawa manfaat nyata.
“Kami berkomitmen akan menjalankan amanat Ranperda ini dengan penuh tanggung jawab agar benar-benar membawa manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.”
Apa Dampaknya untuk Masyarakat?
Secara teori, peraturan ini bisa jadi pintu masuk buat lebih banyak investor datang ke Kepri. Tapi PR-nya banyak: jangan sampai yang diuntungkan cuma segelintir, sementara UMKM dan rakyat biasa cuma nonton dari pinggir lapangan.
Catatan-catatan fraksi itu sebenarnya kayak sinyal bahaya dini: bahwa kalau nggak hati-hati, perda ini bisa jadi bumerang. Pemerintah daerah harus jadi wasit yang adil, bukan bagian dari tim investor.
Perda udah disepakati, semangat udah dinyalakan. Tapi jangan cuma puas di ruang rapat. Yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap insentif yang dikasih benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Jangan sampai slogan “kemudahan investasi” berubah jadi “kesulitan pengawasan”.
Untuk informasi beragam lainnya ikuti kami di medsos:
https://www.facebook.com/linggapikiranrakyat/
https://www.facebook.com/kutipan.dotco/
Editor: Fikri Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
