Imigrasi Dabo: Sanksi dan Kewajiban Pelaporan Orang Asing

  • Bagikan
Imigrasi Dabo
Kasubsi Intelijen Keimigrasian Dany Astrianto

KUTIPAN.CO – Selain mensosialiasikan terkait penggunaan tata cara penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) V.2, Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Dabo Singkep juga memaparkan tentang dasar hukum terkait kewajiban dan sanksi pelaporan orang asing.

Kegiatan sosialiasi yang diikuti oleh peserta undangan dari perwakilan perusahaan, penginapan atau hotel dan penjamin orang asing tersebut berlangsung di One Hotel, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (29/06/2021)

“Jadi selain mensosialiasikan tata cara menggunakan aplikasi APOA, kita juga memaparkan terkait dasar hukum yang menjadi landasan pelaporan orang asing tersebut, yang mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian” kata Kepala Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Dabo Singkep, Nayaka Duta Harahap melalui Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Dabo Singkep, Dany Astrianto, saat diwawancarai usai kegiatan sosialiasi

Lebih jauh diuraikan Dany, pada pasal 72 dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terkait kewajiban menjelaskan bahwasanya pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan.

Imigrasi Dabo
Imigrasi kelas II Non TPI Dabo Singkep gelar sosialiasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) V.2 yang iikuti oleh perwakilan perusahaan dan pengurus penginapan atau hotel yang berlangsung di One Hotel, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga

Lalu, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas.

“Jadi pada pasal 72 ini menerangkan bahwa pejabat imigrasi berhak meminta data dan keterangan terkait orang asing pada penginapan atau penjamin orang asing. Dan pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan datanya pada petugas kami,” pungkas Danny

Sementara pada pasal 117 dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 menjelaskan tentang sanksi yang mana kata Dany menjelaskan, pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapan setelah diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

“Jadi ada sanksi nya juga terkait pelaporan orang asing ini, bilamana pihak pemilik atau pengurus tempat penginapan atau sejenisnya tidak kooperatif akan dikenakan sanksi kurungan atau denda,” ungkap Danny

Ditambahkannya, dengan telah dilaksanakannya kegiatan sosialiasi tersebut diharapkan pemilik atau pengurus tempat penginapan, bilamana di penginapannya terdapat orang asing maka dapat melaporkan ke Imigrasi dengan cara melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), dengan melakukan scan QR Code yang dimiliki oleh setiap orang asing yang masuk ke Indonesia.

“Jadi melalui sosialiasi ini kita harapkan pemilik atau pengurus atau penjamin orang asing mengerti cara penggunaan aplikasi dan dasar hukum pelaporan orang asing ini. Aplikasi APOA ini dapat didownload di Play Store,” tandasnya


Penulis : Dainis
Editor : Fikri

  • Bagikan