KUTIPAN – Awal tahun biasanya identik dengan resolusi. Pemerintah Kota Tanjungpinang memilih cara yang agak serius tapi masuk akal: duduk bersama dalam satu meja. Rabu (14/1/2026), Pemkot Tanjungpinang membuka Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi perangkat daerah. Fokusnya jelas—menjaga irama pelayanan publik tetap stabil, terutama menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.
Rakor ini bukan sekadar agenda pembuka tahun. Di dalamnya, berbagai urusan yang bersentuhan langsung dengan keseharian warga dibedah satu per satu. Mulai dari urusan harga kebutuhan pokok yang kerap bikin dompet kaget, ketersediaan pangan, ketertiban umum, perizinan, sampai kebersihan lingkungan dan infrastruktur kota.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian memulai dengan pemaparan strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Ramadan, seperti biasa, punya efek domino terhadap permintaan pasar. Karena itu, langkah antisipatif disiapkan agar lonjakan kebutuhan tak berujung pada lonjakan harga.
Nada yang sama disampaikan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Ketersediaan pangan dan stabilitas harga menjadi perhatian utama agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus beradu nasib dengan inflasi musiman.
Dari sisi ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan kesiapan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama Ramadan. Pengawasan aktivitas masyarakat disiapkan agar suasana ibadah dan aktivitas ekonomi bisa berjalan beriringan, tanpa saling mengganggu.
Sementara itu, urusan yang sering bikin warga berhadapan dengan loket dan antrean panjang turut dibahas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memaparkan langkah konkret untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Tujuannya, menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kompetitif di Kota Tanjungpinang.
Dinas Perhubungan membawa isu yang kerap muncul setiap Ramadan: jalanan dan parkiran. Pengaturan pemakaian jalan serta pengelolaan lahan parkir, terutama di kawasan bazar Ramadan dan pusat keramaian, dipersiapkan agar kemacetan tak jadi tradisi tahunan.
Urusan kebersihan tak luput dari meja pembahasan. Dinas Lingkungan Hidup mengusung Program Ramadan Bersih, dengan fokus menjaga kebersihan pasar, pusat kuliner, dan fasilitas umum. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bersama bahwa Ramadan bukan alasan untuk menumpuk sampah.
Di sisi infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan rencana pemeliharaan jalan protokol dan drainase. Langkah ini disiapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas warga sekaligus meminimalisasi potensi genangan, terutama di tengah musim hujan.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan titik awal kerja nyata lintas perangkat daerah.
“Rakor ini menjadi momentum awal untuk memastikan seluruh perangkat daerah bergerak seirama, menjaga stabilitas harga, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sepanjang Tahun Anggaran 2026,” ujar Lis.
Melalui rakor ini, Pemkot Tanjungpinang menandai langkah awal memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Harapannya sederhana tapi penting: stabilitas harga terjaga, kota tetap tertib dan nyaman, serta pelayanan publik selama Tahun Anggaran 2026 berjalan optimal dan berkelanjutan, terutama menjelang Ramadan.
