Connect with us

Daerah

Gubernur Sumsel Siap Alokasikan Anggaran Untuk Pelatihan Wartawan

Published

on

Pelatihan Wartawan
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka UKW (Uji Kompetensi Wartawan) gratis program Dewan Pers yang dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Yogyakarta di Hotel Aston, Palembang

KUTIPAN.CO – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka UKW (Uji Kompetensi Wartawan) gratis program Dewan Pers yang dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Yogyakarta di Hotel Aston, Palembang, Jum’at (25/6/2021).

Dalam momentum itu, Herman Deru menyampaikan apresiasi dan kebanggaanya atas kegiatan program Dewan Pers di wilayahnya. Karena melalui program ini tak perlu diragukan lagi, akan membawa wartawan di Palembang menjadi kompeten, profesional dan bernilai estetika.

Bahkan, sebagai bentuk apresisasinya kepada profesi wartawan yang dipandangnya sebagai profesi mulia, Gubernur Sumsel itu siap mengalokasikan anggarkan dana untuk membuat pelatihan wartawan di Sumsel bekerjasama dengan Dewan Pers dan UPN Veteran Yogyakarta.

“Training untuk wartawan di Sumsel ini, saya rasa memang perlu dilakukan. Pemprov bersedia membiayai demi menghormati profesi yang sangat mulia ini,” ujar Gubernur pencipta ‘salam presisi’ itu.

Ditambahkannya, pelatihan khusus bagi insan pers di Sumsel sangat penting. Tentu saja, training dari lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh Dewan Pers.

“Saya bangga bisa hadir dan bertemu langsung para peserta UKW. Sebab hal ini sangat berguna baik bagi wartawan itu sendiri, sumber berita, maupun masyarakat. Wartawan yang telah mengikuti UKW akan terlihat berbeda mulai dari cara penyajian dan bahasa yang digunakan dalam penulisan berita,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers, Jamalul Insan mengatakan, program UKW gratis ini bertujuan untuk membangun media dan insan pers yang kompeten, bekerja dengan profesionalisme.

Baca :  Beri Motivasi, Wakil Gubernur Kepri Kunjungi Lapas Perempuan Kelas IIB Batam

“Banyaknya orang yang mengaku sebagai wartawan, untuk mengatasinya dengan melaksanakan UKW bagi wartawan hal ini tentu untuk menjaga profesi wartawan itu sendiri,” kata Jamalul.

UKW ini, tambah Jamalul, adalah untuk menguji kompetensi para wartawan yang sudah bekerja, bukan bagi mereka yang akan mulai menggeluti dunia jurnalistik. Melalui UKW inilah dicapture dan direkam, sejauh mana kompetensi dan profesionalisme wartawan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Di tempat yang sama Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, Agung Prabowo mengatakan, UKW yang digelar di Palembang ini adalah kepercayaan dari Dewan Pers untuk Lembaga Uji Kompetensi Wartawan UPN Veteran Yogyakarta yang kedua, setelah program yang sama digelar di Batam, Provinsi Kepri, 19-20 Maret 2021.

Setelah di Pelembang ini, lanjut Agung Prabowo, UKW gratis yang difasilitasi Dewan Pers ini akan dilanjutkan di Provinsi Gorontalo. Rencanya, UKW gratis di Gorontalo itu akan digelar 9-10 Juli 2021 mendatang. Tapi karena terjadi ledakan penyebaran Covid-19 di Indonesia, maka kegiatan ini ditunda.

“Ada moratorium dari Dewa Pers untuk kegiatan UKW di seluruh Indonesia, ini karena saat ini penyebaran Covid-19 sedang melonjak,” ujarnya sembari berharap agar kondisi ini segera berakhir.(*)


Editor : Fikri

Daerah

SMSI Sulsel dan Bengkulu Minta Menkominfo Evaluasi Ulang Program Diseminasi KPCPEN

Published

on

Menkominfo Evaluasi Ulang Program Diseminasi KPCPEN

KUTIPAN.CO – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyayangkan program kegiatan Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dikelola Kementerian Kominfo (Menkominfo).

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor media massa yang dilakukan Menkominfo dianggap tak adil. Hal ini nampak dari nilai kontrak kegiatan Diseminasi KPCPEN 2021 kepada media lokal di lapangan.

Ketua SMSI Sulsel, Rasid mengatakan kegiatan Diseminasi KPCPEN merupakan kebijakan yang meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media-media lokal.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah anggota kami. Nilai kontrak yang diberikan mulai 6 juta, 5 juta, 4 juta bahkan ada yang 3 juta rupiah/kontrak,” kata Rasid.

Rasid menyebutkan dengan frekuaensi konten 12-25 kali pemuatan/kontrak, di dapat nilai sebesar lebih kurang Rp100 ribu/konten. Padahal dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, seharusnya media-media daerah bisa memperoleh kompensasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta/artikel konten.

“Ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh media-media lain di Jakarta. Bahkan harga sekantong Bansos (bantuan sosial) untuk fakir miskin pun bernilai lebih besar dari yang diperoleh media-media daerah anggota kami,” sebutnya.

Karena itu pihaknya bersama pengurus SMSI pusat menyatakan protes dan keberatan atas perilaku tidak adil jajaran Kementerian Kominfo dan pihak ketiga selaku pemenang tender program tersebut.

Bentuk protes tersebut melalui surat yang dilayangkan pengurus SMSI pusat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.

Baca :  Tim UPN Veteran Yogyakarta Silaturrahmi ke Pemprov Kepri

“Kami berharap Pak Menteri mengevaluasi kembali pelaksanaan daripada penyelenggaraan Diseminasi KPCPEN di Kementerian Kominfo secara seksama,” pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan Anggota komisi etik Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sekaligus pengamat komunikasi dan pemerintahan, Firdaus Muhammad.

Ia menyebut kebijakan yang ada harus juga mempertimbangkan keberadaan media lokal yang ada. Sehingga kebijakan yang diambil kemudian dapat adil bagi semua elemen.

“Kebijakan itu seharusnya juga pertimbangkan keberadaan media lokal sehingga lebih adil terutama soal layanan iklan masyarakat. Kondisi media lokal butuh perhatian pusat melalui kebijakan,” ujar Dosen UIN Alauddin Makassar itu.

Ditempat terpisah, hal enada disampaikan juga Oleh Wibowo Susilo, ketua SMSI Bengkulu yang jugs Direktur Bengkulutoday.com. Ia mengatakan, program ini sesungguhnya sangat mulia, tetapi jika jatuh ketangan penjahat, nilainya jadi buruk.
“Semestinya kebijakan dan program KPCPEN ini sangat mulia, tetapi jika jatuh ketangan yang salah, nilainya jadi buruk. Melihat indikator ini, saya khawatir Bapak Menteri kominfo tidak tahu hal seperti ini. Untuk itu, kami minta bapak menteri kominfo dapat mengevaluasi pelaksanaan program KPCPEN di lingkungannya”. Ujar Bowo.

Bowo juga menyampaikan “kami yakin, bapak menteri mau mendegar keluh kesah kami di daerah. Jika kami dari masyarakat pers saja diperlakukan seperti ini, kami khawatir ada yang lebih buruk diperlakukan dari pada kami” tandas bowo


Laporan : Dainis

Continue Reading

Batam

Dampak Pandemi, Puluhan Pengusaha Rental Mobil Datangi DPRD Batam Minta Restrukturisasi Kredit

Published

on

Foto batam, dpc rci, dprd batam, komisi dprd kota batam, komunitas rental mobil

KUTIPAN.CO – Puluhan pengusaha rental mobil yang tergabung dalam Komunitas Rent Car Indonesia (RCI) Kota Batam mengadu ke Komisi I DPRD Kota Batam, meminta kebijakan pihak leasing terkait penangguhan pembayaran angsuran kredit di masa pandemi Covid-19.

Kedatangan puluhan pengusaha rental mobil tersebut disambut baik oleh Komisi I DPRD Kota Batam sekaligus pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, pada Selasa (22/6/2021).

Eri Okta selaku perwakilan DPC Komunitas Rent Car Indonesia (RCI) Kota Batam sekaligus Ketua Gabungan Komunitas Rental Batam mengatakan, denda ataupun biaya-biaya yang timbul setelah masa pandemi ini sangat memberatkan pihak debitur.

“Di tahun 2020 kami sudah menyurati dan mencoba menyampaikan kepada masing-masing leasing terkait restrukturisasi kredit, namun tanggapan mereka sangat dingin, sehingga kami diberikan bunga yang lumayan cukup besar,” ucap Eri.

Dijelaskan Eri, dari pihak leasing menyampaikan kalau bisa pengajuan untuk sendiri-sendiri, sementara atas nama komunitas saja mereka tidak tanggapi keluhan kita.

“Sebelum pandemi ini kita lancar-lancar saja pembayarannya, begitu terjadi pandemi kita dibenturkan dengan pihak ketiga. Ini yang kami sesalkan,” ungkap Eri.

Pihak ketiga datang ke kita untuk melakukan penarikan unit mobil, otomatis kita mempertahankan unit tersebut karena kita sudah lama mencicilnya bahkan menggunakan uang DP.

“Dengan kondisi seperti ini sangat terasa sekali bagi kita. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi benturan dengan pihak ketiga ataupun pihak leasing alangkah baiknya kami mengadukan keluhan ini kepada wakil rakyat kami di DPRD Kota Batam,” ujarnya.

Ditambahkan Eri, kami mengadu ke DPRD ini untuk mencari solusi, karena kalau terjadi benturan-benturan dengan pihak lain maka harapan kita Batam menjadi kondusif akan manjadi kacau, ini yang kami takutkan.

“Untuk kedepan kami akan mengikuti prosedur dari leasing, kami akan mengajukan yang namanya permohonan. Permohonan akan kami layangkan ke masing-masing leasing tergantung dari anggota dimana leasingnya,” tambah Eri.

“Kami akan ikuti prosedur, dari tahun 2020 kami selalu mengikuti prosedur, namun disaat kami makin terpuruk, kami makin diinjak, maka nya kami mengadukan ke DPRD Kota Batam,” tegas Eri.

Harapan kami pertama menghapuskan denda selama pandemi ini, karena ini sangat memberatkan kami dan juga masalah eksternal dengan biaya-biaya yang timbul setelah masa pandemi ini.

Baca :  Dewan Pers Percayakan UPN Veteran Yogyakarta Gelar "UKW Perbatasan" di Natuna

“Jadi kami berharap kepada rekan semua pihak leasing bisa menghapuskan denda tersebut karena ini sangat memberatkan kami pengusaha rental di kota Batam,” pungkas Eri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto mengatakan, untuk teman-teman dari perusahaan finance membuka ruang untuk komunikasi terkait dengan restrukturisasi pinjaman pembiayaan terkait dengan kredit.

Foto batam, dpc rci, dprd batam, komisi dprd kota batam, komunitas rental mobil

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto

“Saya juga menegaskan kepada perusahaan finance untuk tidak melakukan penarikan sebelum ada penyelesaian daripada komunikasi ini,” ucap Budi.

Selain itu, terkait dengan penggunaan pihak ketiga dimana dalam aturan OJK sudah disampaikan ada syarat-syaratnya menggunakan pihak ketiga, jangan sampai menggunakan pihak ketiga dengan cara yang akhirnya menakut-nakuti masyarakat dalam hal ini debitur.

Budi menambahkan, tadi sudah ada solusi dari pihak OJK akan memfasilitasi, selama ini memang belum ada ruang untuk bertemu, artinya debitur ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan tapi tidak tersampaikan, inilah kita membuka ruang jangan sampai pihak finance menutup karena mengacu keputusan dari pusat.

“Kita sama-sama membutuhkan, bank sendiri kalau tidak ada debitur bagaimana berputarnya uang. Saya kira sama-sama membutuhkan,” tambah Budi.

Kondisi sekarang inikah bukan normal, masuk kategori bencan non alam artinya apa yang disepakati, yang ditandatangani dalam sebuah perjanjian itu tidak berlaku dalam konteks yang namanya bencana non alam artinya boleh diperkenankan untuk bernegosiasi kembali.

Untuk langkah selanjutnya kita akan tetap memantau, tadi sudah disampaikan bahwa OJK akan memfasilitasi pengguna jasa leasing ini untuk mengajukan permohonan secara tertulis, karena itu memang mekanisme yang harus dijalankan.

“Kita menekankan kepada pihak leasing tidak dibenarkan menggunakan pihak ketiga dengan cara intimidasi dan menakut-nakuti itu tidak boleh, karena memang ada persyaratannya untuk menggunakan pihak ketiga,” jelas Budi.

Kita mengimbau kepada debitur mohon kiranya harus menjaga komitmen, jangan karna pandemi ini dijadikan dasar supaya bisa dipermudah, artinya sama-ama kita punya tanggung jawab dan kewajiban.

“Tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan kalau kita berkomunikasi,” pungkasnya.

Report : Yuyun | Editor : Fikri

Continue Reading

Kepri

KKP Bersama Imigrasi Deportasi 34 Awak Kapal Asing

Published

on

By

Foto deportasi WNA, imigrasi tanjungpinang, kkp

KUTIPAN.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam penanganan awak kapal pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing yang masih berada di Indonesia.

Melalui Pangkalan PSDKP Batam, 34 orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam yang telah selesai menjalani proses penegakan hukum diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung pinang dan Kantor Rudenim Pusat Tanjung Pinang pada Jumat dan Sabtu (18-19/6/2021).

“34 orang ABK kapal ikan Vietnam kami serahkan dalam rangka persiapan deportasi ke negara asal,” ujar Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, Selasa (22/6/2021).

Antam juga menjelaskan bahwa sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam hukum laut internasional, para awak kapal berkewarganegaraan asing tersebut tidak dikenakan hukuman badan sehingga setelah semua proses hukum telah selesai dapat dipulangkan.

“Jadi untuk efektivitas dan efisiensi pemberantasan ilegal fishing para nelayan asing yang telah melalui proses penegakan hukum ini kita pulangkan,” terang Antam.

Lebih lanjut Antam menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah bersinergi dengan baik dalam penanganan awak kapal berkewarganegaraan asing.

Baca :  Pemkab Lingga Segera Buka Penerimaan CPNS Sebanyak 693 Orang

“Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan Jajaran Ditjen Imigrasi yang telah berperan besar dalam kegiatan ini,” pungkas Antam.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji, pada waktu yang sama, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pemulangan awak kapal pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing yang masih berada di Indonesia.

Nugroho menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang membatasi proses keluar masuk lintas negara.

“Kami masih terus komunikasikan percepatan pemulangan awak kapal WNA yang masih ada di Indonesia,” ujar Nugroho.

Tertundanya kepulangan banyak awak kapal tersebut, pihaknya harus menyiapkan anggaran ekstra untuk penanganan.

“Sebagai informasi, di Pangkalan PSDKP Batam saja, terdapat 162 awak kapal berkewarganegaraan dengan rincian, yang berada di kantor Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 130 awak kapal (127 Vietnam, 1 Rusia dan 2 Myanmar) dan di Satwas Natuna masih menyisakan 32 awak kapal Vietnam,” pungkasnya.


Report : Yuyun | Editor : Fikri

Continue Reading

Web Stories

Berita Lainnya

Benan Island Resort Benan Island Resort
wisata10 jam ago

Soft Opening Benan Island Resort, Ketua DPRD Lingga Dorong Sektor Wisata Ditengah Pendemi

KUTIPAN.CO – Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nashiruddin apresiasi dan dukung pelaku usaha di sektor pariwisata untuk tumbuh maju dan...

Perdagangan Kulit Harimau Perdagangan Kulit Harimau
Riau11 jam ago

KLHK Amankan 4 Orang Pelaku Perdagangan Kulit Harimau

KUTIPAN.CO – Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau...

Danrem 033/WP Danrem 033/WP
Kepri12 jam ago

Danrem 033/WP Terima Penghargaan Gubernur Kepri

KUTIPAN.CO – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berikan penghargaan kepada Danrem 033/Wira Pratama, penghargaan itu diberikan Guberbur Kepri atas dukungan percepatan...

Timpora Imigrasi Dabo Singkep Timpora Imigrasi Dabo Singkep
Lingga1 hari ago

Opgab Timpora Imigrasi Dabo Singkep Sidak Orang Asing di Wilayah Pesisir Lingga

KUTIPAN.CO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep lakukan Operasi Gabungan (Opgab) Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) di...

Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep
Lingga1 hari ago

Ditjen Gakkum KLHK Hentikan Aktivitas Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep

KUTIPAN.CO – Tim Gakkum Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Kabupaten Lingga hentikan aktivitas penambangan bauksit...

HARRIS Hotels Batam HARRIS Hotels Batam
Batam2 hari ago

Selesai Vaksin Kedua, Karyawan HARRIS Hotels Batam Siap Melayani Tamu

KUTIPAN.CO – Dalam rangka mengikuti program pemerintah yaitu vaksin covid-19 dan pencegahan penyebaran virus covid-19, HARRIS Hotels Batam yang terdiri...

Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa
Batam2 hari ago

Polresta Barelang Tangkap 7 Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa

KUTIPAN.CO – Satreskrim Polresta Barelang mengamankan tujuh pelaku penambangan pasir ilegal (Illegal Mining) yang tidak memiliki izin, di Kampung Teluk...

Vaksinasi Mobil Gurindam Vaksinasi Mobil Gurindam
Karimun2 hari ago

Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem 033/WP Serbu Desa Binaan di Karimun

KUTIPAN.CO – Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi di daerah, Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem 033/WP, Babinsa...

Populer Sepekan

Opgab Timpora Imigrasi Dabo Singkep Sidak di Wilayah Pesisir Ditjen Gakkum KLHK Hentikan Aktivitas Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa Ditangkap Polresta Barelang Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem Serbu Desa Binaan di Karimun Calon Pendeta Yayasan di Bengkong Cabuli 4 Anak Dibawah Umur Bupati Lingga Minta Kabag di Setda Lingga Segera Beradaptasi Polsek Nongsa Tangkap Pelaku Pencurian Rokok Milik PT. Sinar Mitra Usaha Komunitas Sastra Dilaut dan RD Paschal Gelar Lomba Video Kreatif Gurindam 12