Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menepis rumor yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.
Dalam klarifikasinya, Gubernur Ansar membantah bahwa tidak ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang.
“Rumor itu tidak benar. Berita tersebut disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang,” ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa (2/1/2024).
Gubernur Ansar juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat penampungan pengungsi Rohingya.
“Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia,” tegasnya.
Ansar mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia menyadari bahwa keberadaan pengungsi Rohingya adalah sebuah isu yang perlu ditangani, namun Pemerintah Provinsi Kepri belum mengambil kebijakan apapun terkait hal tersebut.
“Saya minta masyarakat untuk bijak dalam memproses informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita,” tambah Gubernur Ansar.
Lebih lanjut, Ansar menyatakan bahwa tidak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Pemerintah Provinsi Kepri siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan sesuai dengan hukum internasional.
Rumor terkait penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang muncul setelah Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membuka kemungkinan untuk menampung para pengungsi di pulau tersebut.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md telah memastikan bahwa Pulau Galang tidak akan dijadikan tempat penampungan, dan pemerintah sedang mencari lokasi lain dengan berkoordinasi dengan beberapa provinsi.
Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan masalah yang ada di Aceh, dan Indonesia akan berupaya membantu agar konflik di Myanmar dapat diselesaikan.
