Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-77 tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menggelar syukuran di Rumah Dinas Bupati Karimun pada, Kamis (16/2/2023).
Selain puluhan wartawan se-Kabupaten Karimun, kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat, Kadis Kominfo Karimun, Dandim 0317/TBK, dan sejumlah pejabat lainnya.
Syukuran HPN ke-77 dengan tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat” ini ditandai dengan pemotongan dan pemberian tumpeng kepada insan pers sebagai tanda sinergitas pemerintah dan wartawan.
Dalam sambutannya, Bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan apresiasi dan memuji kekompakan wartawan di Karimun yang turut berperan aktif mendorong pembangunan daerah dengan memberikan informasi positif kepada masyarakat.
“Semoga dengan tema Hari Pers Nasional ke-77 ini, dapat menjadi spirit dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan baik,” ujar Aunur Rafiq.
Aunur Rafiq berharap, di usia yang ke-77, Pers mampu bersaing dalam era digitalisasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Pers itu sendiri.
“Seiring teknologi yang semakin maju, kita juga harus mampu menyaring segala informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat,” kata Aunur Rafiq.
Kebebasan yang diberikan kepada para Pers, ucap Rafiq, harus mempunyai dasar hukum yang berlaku, sebagaimana tema HPN tahun 2023.
Menurutnya, kebebasan Pers saat ini memang berjalan, namun hal terpenting adalah Pers yang lahir dengan bermartabat.
“Tema ini sangat tepat sekali, bebas berdemokrasi, tapi dikunci dengan bermartabat,” ungkapnya.
“Alhamdulilah di Kabupaten Karimun teman-teman media bermartabat serta berkomitmen untuk membangun daerah Kabupaten Karimun. Peningkatan kesejahteraan mudah-mudahan dapat kita lakukan,” tutup Aunur Rafiq.
Sementara Ketua PWI Kabupaten Karimun, Riyadi mengatakan, kebebasan Pers saat ini telah terasa. Meski demikian, kata dia, informasi yang beredar melalui platform digital saat ini susah dibendung.
“Semua yang dihasilkan di medsos (media sosial) belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi, kita harus menelaah dulu apakah informasi itu benar. Kami pers juga terus berupaya menjaga independen dan kualitas karya jurnalistik sesuai dengan kode etik yang berlaku,” pungkasnya.
