Gabungan Aliansi Ormas dan LSM Kepri Datangi DPRD Batam Minta Digelar RDP Terkait Penggusuran Indah Puri

  • Bagikan

KUTIPAN.CO – Menanggapi persoalan penggusuran di Indah Puri, perwakilan dari gabungan aliansi LSM, Ormas dan OKP Kepri mendatangi kantor DPRD Kota Batam untuk melayangkan surat agar digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (5/1/2022).

Mereka meminta Anggota DPRD Kota Batam untuk menggelar RDP dan segera memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indah Puri.

Selain itu, mereka juga meminta pihak terkait bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan pengembang. Menurut mereka, pihak pengelola menggusur secara semena-mena.

Ketua umum DPP Solidaritas Tempatan (Soltan), Yanto menyampaikan, hari ini pihaknya melayangkan surat ke DPRD Kota Batam supaya dapat menggelar RDP dengan pihak terkait.

“Hari ini kita memasukkan surat ke DPRD kota Batam untuk digelar RDP dan pihak terkait dapat dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab, atas kejadian itu masyarakat yang sudah habis Uwto nya menjadi korban,” ucap Yanto.

Padahal didalam akte jual beli (AJB) serta surat-surat milik warga tidak tertera aturan yang menyebutkan, ketika habisnya masa UWTO selama 30 tahun maka tempat tersebut akan dirobohkan.

“UWTO Apartemen Indah Puri sudah habis terhitung dari 07 September 1988 hingga 07 September 2018. Namun, di dalam perjanjian akta jual beli tidak ada tertera jika masa UWTO telah habis maka bangunan akan dirobohkan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu penghuni apartemen mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak pengelola pada 10 Oktober 2019, salah satu poinnya adalah penghuni diwajibkan membayar Rp 12 juta per meter, dan pihak pengelola tidak merinci berapa biaya UWTO dan berapa biaya renovasi.

“Penghuni Apartemen Indah Puri siap membayar UWTO sesuai dengan harga normal dari BP Batam. Angka Rp 12 juta itu tak jelas rinciannya dan itu juga sangat memberatkan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua LSM Masyarakat Kepri, Firdaus menambahkan, ada sekitar 15 okp yang bergabung. Kami hanya meminta kepada pemerintah untuk dapat menghadirkan seluruh pihak terkait.

“Kami berharap dalam RDP nanti, DPRD Batam bisa menghadirkan semua pihak, termasuk Pemko Batam dan BP Batam,” pungkasnya.

(Yyn)

  • Bagikan