KUTIPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Lingga tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lingga tahun anggaran 2023. Rapat tersebut berlangsung di Kantor DPRD Lingga pada Senin (13/5/2024).
Ketua Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lingga, Drs. H. Pokyong Kadir, M.Pd, dalam penyampaian laporan secara umum memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada Bupati Lingga, Muhammad Nizar, yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lingga Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Gabungan Komisi DPRD Lingga telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Lingga Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Lingga kemudian merumuskan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Pokyong mengungkapkan bahwa kinerja anggaran pendapatan daerah pada tahun 2023, meskipun dapat dikatakan baik, namun realisasinya masih belum mencapai 100 persen. Realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2023 hanya mencapai 97,37 persen.
“Dilihat dari komposisi struktur pendapatan daerah tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 5,60 persen dari total pendapatan daerah. Kontribusi terbesar dalam struktur pendapatan daerah bersumber dari pendapatan transfer sebesar 94,25 persen,” ungkap Pokyong.
Pada konteks otonomi daerah, kontribusi PAD yang hanya mencapai 5,60 persen dari total pendapatan dianggap tidak menggembirakan. “Otonomi daerah bukan hanya sebatas kewenangan namun juga menyelenggarakan urusan pemerintahan menuntut adanya kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, DPRD Lingga merekomendasikan beberapa hal, antara lain optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sinergitas program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Selain itu, perlu dikembangkan strategi-strategi baru dalam rangka peningkatan PAD di masa yang akan datang. Sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, seperti bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana perimbangan bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak.
DPRD Lingga juga merekomendasikan perlunya dilakukan kajian mengenai potensi pendapatan daerah secara holistik serta pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak daerah.
Untuk kinerja realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2023, secara keseluruhan dapat dikatakan sangat baik, meskipun realisasinya belum mencapai 100 persen.
“Dilihat dari komposisi belanja daerah, belanja operasi merupakan struktur belanja dengan komposisi paling tinggi yaitu sebesar 69,90 persen sedangkan komposisi belanja modal hanya sebesar 16,90 persen,” jelas Pokyong.
Kemudian gabungan Komisi DPRD Lingga juga menyoroti terkait dengan kinerja pengelolaan belanja daerah, gabungan Komisi DPRD Lingga kata Pokyong merekomendasikan beberapa hal-hal, yakni dalam penyusunan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan mampu mengakomodasi pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Lalu, dalam penyusunan anggaran belanja daerah harus selaras dengan RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan.
“Penyusunan anggaran belanja daerah diharapkan dapat memperhatikan prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,” kata Pokyong.
Secara umum, DPRD Kabupaten Lingga memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik sebagaimana yang telah dilaporkan dalam LKPJ Bupati Lingga Tahun Anggaran 2023, sementara untuk sektor-sektor yang belum menunjukkan kinerja yang memuaskan agar dapat ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.
Untuk diketahui gabungan Komisi DPRD Lingga pada Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Lingga tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lingga tahun anggaran 2023 sebagai Ketua Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lingga, Pok Yong Kadir, Wakil Ketua Agusyuriawan, dan Sekretaris Anwar.
Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Lingga tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lingga tahun anggaran 2023 dihadiri Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Lingga.(Fikri)
