
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Lingga, gelar Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Konsumen di Aula Sakura Hotel, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepri, Kamis (3/8/2023).
Kepala Disperindagkop-UKM Lingga, Zulfikar mengatakan, kegiatan mengusung tema “Konsumen Berdaya, Ekonomi Berjaya” menghadirkan narasumber dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, dan dihadiri juga atau yang mewakili Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Lurah, Para Pengusaha, termasuk perusahaan layanan masyarakat, seperti PDAM, PLN, dealer motor, pelaku UMKM dan tokoh masyarakat yang mewakili untuk konsumen.
Menurutnya, saat ini perkembangan dunia usaha begitu cepat, hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, baik itu perdagangan barang atau jasa yang sangat mempengaruhi perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional.
“Hal yang sangat menarik dari kegiatan-kegiatan usaha yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini, adalah banyaknya permasalahan yang kemudian dalam perkembangannya dapat menimbulkan suatu kasus atau sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak yang bermasalah,” kata Zulfikar.
Baca Juga : Disperindagkop Lingga: Berikut Pemenang Lomba Video Iklan Produk
Zulfikar menjelaskan, dalam proses kenyataannya penyelesaian permasalahan tersebut, dapat ditempuh melalui jalur peradilan maupun jalur di luar peradilan. Lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang disahkan dan diundangkan tanggal 20 April 1999, mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
“Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa para pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih lembaga atau badan mana akan pilih menyelesaikan mereka permasalahan yang dihadapi, baik melalui jalur pengadilan yang pengertiannya pengadilan umum, maupun jalur luar pengadilan yaitu BPSK yang ditunjuk Pemerintah,” terangnya.
Zulfikar melanjutkan, sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan, untuk itu eksistensi dan peran Lembaga ini perlu terus dipublikasi, disosialisasikan dan diketahui oleh masyarakat luas, agar masyarakat memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan persoalan jika konsumen menghadapi kekecewaan atau ketidakpuasan atau bahkan penipuan dari pelaku usaha atas barang dan jasa yang telah konsumen beli dengan membayar uang dalam jumlah tertentu, sehingga tidak mengalami banyak kerugian.
“Melalui forum ini saya mengharapkan berperan aktif untuk dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dan dirasakan, dijumpai yang perlindungan konsumen yang terjadi ditengah masyarakat kita di Kabupaten Lingga, mengingat para narasumber adalah orang-orang yang kompeten dan praktisi dalam dunia perlindungan konsumen,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindagkop-UKM Lingga, Razwin Abdullah menambahkan, kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk perlindungan konsumen ini, memberikan atau untuk mewujudkan konsumen yang cerdas, jadi diharapkan konsumen itu terlindungi dan para pengusaha juga tidak teraniaya dan dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kapasitas ekonomi.
“Sengaja kita pilih narasumber yang cukup kompeten dan menguasai ilmu disitu yaitu Wakil Ketua BPSK, jadi kita bisa melihat di Kota Batam persoalan- persoalan konsumen itu cukup banyak, sehingga kita bisa mengambil contohnya,” katanya.
Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK lebih mengedepankan mediasi, konsiliasi dan arbitrase.(Pan)
Baca Juga : Disperindag Pamekasan Gelontarkan Rp6,5 Miliar Untuk Pembangunan SIHT