Connect with us

Nasional

Dewan Pers Kembali Sertifikasi Wartawan pada Mei 2021 Mendatang

Published

on

Dewan Pers Kembali Sertifikasi Wartawan

KUTIPAN.CO – Dewan Pers kembali melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan fasilitasi uji kompetensi wartawan. Kegiatan akan berlangsung di 34 provinsi.

Sebelumnya Dewan Pers bersama 18 lembaga uji kompetensi yang berasal dari organisasi profesi dan perguruan tinggi, pada Februari hingga Maret 2021 melaksanakan UKW di 18 provinsi, dengan hasil 896 dinyatakan kompeten.

“Semakin bertambahnya jurnalis yang kompeten kita semakin optimistis berita dan informasi yang disampaikan ke masyarakat kian dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jamalul Insan, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Rabu (21/4/2021).

Tugas dan tanggung jawab jurnalis yang sudah dinyatakan kompeten akan semakin berat. Wartawan profesional harus menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU Pers No. 40 Tahun 1999, dalam menjalankan profesinya.

Fasilitasi UKW tahun ini merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan, karena pandemi Covid-19. Tahun lalu, acara pelatihan dan uji kompetensi wartawan rencananya berlangsung di 20 provinsi dengan target 480 peserta, namun hanya dilakukan di satu provinsi yakni di Sumatra Barat dengan jumlah peserta 24 peserta.

“Pada 2021 ini ditambah menjadi 34 provinsi dengan target 1.700 peserta,” ucap Henry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers.

Kegiatan sertifikasi wartawan itu, sudah disampaikan juga dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, awal Februari 2021.

Dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan disebutkan bahwa tujuan sertifikasi wartawan diantaranya meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, dan bagian dari sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan.

Sertifikasi wartawan juga bagian dari upaya menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

Selain itu kegiatan uji kompetensi wartawan juga bertujuan menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual, menghindari penyalahgunaan profesi, dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

“Produk jurnalistik adalah karya inetelektual, proses menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Hendry.

Seperti tujuan sertifikasi, wartawan memiliki posisi strategis dalam industri media, tidak sekadar buruh, pekerja, yang sekadar komponen pelengkap. Ruang redaksi harus diiisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai tingkatannya.

“Media berperan dalam membangun dan membentuk opini publik bahkan menggunakan frekuensi publik di media penyiaran harus dikelola orang yang memiliki kompetensi,” kata Hendry.

Hingga kini masih banyak laporan masyarakat terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Tidak sedikit kepala desa, kepala sekolah, pejabat operasional ditingkat kabupaten/kota, yang didatangi dan diintimidasi bahkan hingga pemerasan oleh orang yang mengaku sebagai wartawan.

Baca :  Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan Sabu 2 Kg di Perairan Bintan

Mereka selalu datang dengan alasan untuk konfirmasi kasus penyelewengan dana, rencana pengadaan barang atau pengerjaan proyek.

Wartawan yang sudah mengikuti sertifikasi akan memiliki kartu kompetensi. Kartu kompetensi adalah bukti bahwa mereka yang memegang kartu tersebut dalam bekerja sudah memenuhi standar kompetensi wartawan, dan memegang teguh kode etik jurnalistik.

Kartu kompetensi juga bertujuan melindungi masyarakat, agar bisa membedakan wartawan baik yang bertujuan memberitakan, sehingga patut diterima dan diberi informasi, dan wartawan yang hanya memeras dan mengintimidasi sehingga patut dilaporkan ke polisi.

BNSP Membantah

Dalam perkembangan lainnya, Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP), Kunjung Maseta membantah berita dibeberapa media siber yang menyebutkan bahwa BNSP akan melarang Dewan Pers melaksanakan UKW.

“Komisioner BNSP tidak membuat statement demikian. Kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP [Lembaga Sertifikasi Profesi] di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers,” kata Kunjung, Senin (19/4/2021).

Beberapa media siber sebelumnya menyiarkan berita seolah-olah Komisoner BNSP Henny Widyaningsih ketika menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan asesor bahwa BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Henny mengatakan memang memberikan paparan mengenai sertifikasi profesi pada acara puluhan peserta pelatihan asesor BNSP yang berlangsung di Ruang Serba Guna LSP, Lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021 lalu.

“Namun sama sekali tidak pernah mengatakan seperti yang ditulis sejumlah media,” tegasnya.

18.000 Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan Dewan Pers yang sah berdiri berdasarkan ketentuan pasal 15 UU Pers no 40 tahun 1999, sejak tahun 2010 melaksanakan program sertifikasi wartawan.

Setelah merumuskan Standar Kompetensi Wartawan, hasil kesepakatan semua konstituen Dewan Pers yaitu wakil organisasi wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media.

Impelentasi sertifikasi itu dilaksanakan melalui proses uji kompensi wartawan yang dilaksanakan lembaga uji kompetensi wartawan yang ditunjuk Dewan Pers.

Sejak dilaksanakan selama lebih 10 tahun oleh 17 lembaga uji kompetensi wartawan, program itu sudah memberikan lebih 18.000 sertifikat dan kartu kompetensi kepada para wartawan. Dewan Pers sejak 2 tahun terakhir, telah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan.

Kedua lembaga bersepakat untuk menjalin kerjasama secara fungsional dan profesional untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia secara berkelanjutan.


Laporan : Yuyun
Editor : Fikri

Nasional

Nelayan NTB Ikrar Patuhi Ketentuan Penangkapan BBL

Published

on

Nelayan NTB

KUTIPAN.CO – Nelayan Penangkap dan Pembudidaya Lobster di wilayah Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pengelolaan lobster yang dibuat oleh Menteri Trenggono. Dukungan tersebut diberikan melalui deklarasi penangkapan lobster sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sumbawa pada Minggu (19/9/2021).

“Dari perspektif pengawasan, tentu ini satu hal yang positif, nelayan penangkap lobster telah menyampaikan komitmennya untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan lobster ini,” terang Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 di kesempatan yang sama.

Adin menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada nelayan di wilayah Sumbawa yang telah mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengelolaan lobster ini.

Adin berharap komitmen tersebut dapat dilaksanakan melalui praktik penangkapan lobster yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KKP.

“Kami juga terus mengimbau agar persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam penangkapan BBL ini dipatuhi oleh nelayan,” ujar Adin.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra menyampaikan bahwa KKP telah menetapkan syarat-syarat penangkapan Benih Bening Lobster (BBL), diantaranya hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan, harus memperhatikan estimasi potensi dan jumlah yang boleh ditangkap

Selain itu, mematuhi kuota dan lokasi penangkapan, hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

“Ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh nelayan yang melakukan penangkapan benih lobster, kami tentu akan banyak concern terhadap aspek-aspek teknis seperti alat tangkap dan kuota penangkapan,” jelas Drama.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke lokasi shrimp estate di Sumbawa pada Sabtu (18/9/2021), Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya mengawal program-program prioritas KKP di Nusa Tenggara Barat, termasuk shrimp estate dan lobster estate.

Baca :  Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan Sabu 2 Kg di Perairan Bintan

Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa dari sisi sumber daya, NTB sangat sesuai untuk pengembangan dua program prioritas tersebut, namun demikian pengawasan perlu terus dilaksanakan.

“Hari ini kunjungan Pak Dirjen untuk mengecek dan memastikan di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” ujar Zulkieflimansyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan yang menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 di Sumbawa pada Minggu (19/9/2021).

Johan mendukung penguatan pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya untuk menghadapi praktik-praktik penangkapan dengan cara merusak (destructive fishing) yang berdampak pada penangkapan lobster. Johan juga menyampaikan pentingnya penguatan sarana pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Tentu kami juga akan sampaikan ini di rapat-rapat Banggar, kami siap untuk mendukung penguatan pengawasan di wilayah NTB ini,” ujar Johan.

Johan juga berharap agar pengawasan BBL menjadi perhatian khususnya terkait dengan kemungkinan adanya rayuan dari para penyelundup lobster.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam pengaturan tersebut, KKP merumuskan sejumlah perubahan tata kelola lobster termasuk diantaranya komitmen KKP dalam pengawasan pembudidayaan lobster.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan nelayan penangkap ikan di wilayah Sumbawa NTB, Direktorat Jenderal PSDKP KKP melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 KUB Nelayan dengan total peserta mencapai 85 nelayan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta aparat penegak hukum dari TNI dan Polri.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI Passing Exercise Bersama USCGC Munro – 755

Published

on

Bakamla RI

KUTIPAN.CO – Kapal Patroli Bakamla RI (Indonesia Coast Guard) KN. Pulau Dana – 323 melaksanakan Passing Exercise dengan Kapal Coast Guard Amerika Serikat USCGC Munro – 755. Pertemuan yang sekaligus dijadikan ajang latihan kedua instansi coast guard ini, dilakukan di sepanjang perbatasan laut Indonesia – Singapura tepatnya di Selat Singapura, pada Senin (20/9/2021).

KN. Pulau Dana – 323 yang sedang melaksanakan patroli rutin keamanan dan keselamatan laut di sekitar perbatasan laut Indonesia – Singapura, mendapati kontak radio sekitar pukul 08.00 Wib dari USCGC Munro.

Diketahui USCGS Munro sedang bertolak dari Singapura melalui jalur internasional bagian timur Selat Singapura. Dengan eratnya hubungan kerja sama antara Bakamla RI dengan US Coast Guard, menanggapi informasi tersebut, kedua kapal mengabadikan momen tersebut dengan melaksanakan passing exercise.

Pada pukul 11.00 Wib, KN Pulau Dana dan USCGC Munro bertemu di titik Rendezvous (RV) 1° 13’ 45” N – 104° 03’ 24” E dimana USCGC Munro masih berada di jalur perairan internasional dan KN. Pulau Dana – 323 berada di batas perairan teritorial Indonesia.

Baca :  Danpasmar 1 Pimpin Apel Kesiapan Personel dan Kelengkapan Satgas Pengamanan Pulau Terluar

Dengan formasi C, dan jarak antar kapal 500 yard dengan kecepatan 10 knot, kedua kapal melakukan communication exercise dengan menggunakan frekuensi umum CH16, utama CH67, dan sekunder CH72. Pada jarak sekitar 1.5 nautical mile (NM) dari titik RV, dilanjutkan dengan flag hoist exercise atau komunikasi dengan bendera.

Selanjutnya, dengan jarak 3 NM dari titik RV dengan USCG Munro sebagai penjuru, KN. Pulau Dana – 323 melakukan escort exercise dengan formasi 3. Sampai pada jarak 6.7 NM, kedua kapal melakukan photo exercise.

Mengakhiri kegiatan passing exercise, KN. Pulau Dana – 323 melakukan salute atau penghormatan kepada USCGC Munro sebelum melanjutkan patroli. Selanjutnya KN Pulau Dana kembali melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan teritori Indonesia bagian Timur.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Nasional

Pangkoarmada I : Issue Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna Utara Tidak Benar

Published

on

By

Kapal Asing di Laut Natuna Utara

KUTIPAN.CO – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P melakukan patroli udara, guna memastikan kebenaran adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara, pada Jumat (17/9/2021).

Dalam konferensi persnya saat mendarat di Bandar Udara Ranai, Natuna, usai memantau dari udara situasi Laut Natuna Utara, Pangkoarmada I kembali menyampaikan bahwa maksud kunjungan Komando dan pelaksanaan patroli udara yang dilakukannya adalah untuk menegaskan issue yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya terkait adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara tidak benar.

TNI AL dalam hal ini, Koarmada I melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara, dengan menggelar operasi “Siaga Segara 21”, sebagai salah satu implementasi pelaksanaan tugas TNI AL, sesuai dengan pasal 9 undang-undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Foto kapal asing, Laut Natuna Utara, pangkoarmada, patroli siaga sagara 21

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P | Foto : Ist

“Koarmada I mendeploy 5 KRI di Laut Natuna Utara, yang selalu siaga 24 jam, yang diatur sedemikian rupa pola operasinya, agar setidaknya ada 3 atau 4 KRI selalu melaksanakan operasi di laut, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang bahan bakar, air tawar, dan bahan makanan. Sehingga dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” ungkap Pangkoarmada I

Lebih lanjut disampaikan bahwa selain KRI, Operasi di Laut Natuna Utara juga melibatkan pesawat udara TNI AL, sebagai perpanjangan mata, bagi unsur KRI yang melaksanakan operasi di Laut Natuna Utara.

Baca :  Ini Obat Yang Dicari Jokowi Blusukan ke Apotek

Pangkoarmada I menambahkan, pemantauan melalui pesawat udara akan sangat efektif, karena dalam waktu yang relatif singkat dapat menjangkau area yang luas. Sehingga dapat memantau perairan ZEEI di laut Natuna utara, guna memastikan kebenaran issue yang berkembang terkait kehadiran ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara.

“Benar saja sepanjang pelaksanaan patroli udara, jangankan ribuan, puluhan kapal asing saja tidak dijumpai, memang ada beberapa kapal jenis kargo dan tanker yang sedang melintas di laut Natuna Utara,” tambahnya.

“Kita sudah sama-sama melihat bahwa, selama kita melaksanakan pemantauan udara, kita hanya menemukan kapal-kapal perang kita (KRI) dan beberapa kapal kargo dan tanker yang melintas,” ucap Pangkoarmada I.

“Terkait issue yang berkembang akhir-akhir ini, tentang adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara, menurut saya tidak berdasar, justru saya mempertanyakan dari mana sumber informasinya serta bukti apa yang mendasari pernyataan tersebut,” tegas Laksda TNI Arsyad Abdullah di hadapan awak media yang turut dalam pemantauan udara itu.

Komitmen TNI AL sudah jelas, sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M, agar menindak tegas segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di laut dengan berpedoman pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Web Stories

Berita Lainnya

Panti Asuhan di Bengkong Panti Asuhan di Bengkong
Batam12 jam ago

Romo Paschal : Tersangka Pencabulan Anak di Bengkong Ngaku Dijebak Korban “Akal Akalan”

KUTIPAN.CO – Pengakuan tersangka pencabulan empat orang anak dibawah umur dinilai ngeyel dan mengada-ada. Pasalnya David Martinus Gulo mengaku kalau...

Polsek Nongsa Polsek Nongsa
Batam12 jam ago

Polsek Nongsa Salurkan Bantuan Beras dari Yayasan Buddha Tzu Chi ke Pulau Ngenang

KUTIPAN.CO – Polsek Nongsa salurkan puluhan karung beras yang merupakan bantuan sosial dari Yayasan Buddha Tzu Chi untuk masyarakat yang...

Korem 033/WP bersama Apindo Kepri Korem 033/WP bersama Apindo Kepri
Batam13 jam ago

Meski Hujan, Warga Antusias Serbu Vaksinasi Yang Digelar Korem 033/WP bersama Apindo Kepri dan RSKI

KUTIPAN.CO – Meski sempat diguyur hujan deras, tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Batam untuk mengikuti vaksinasi yang digelar oleh Komando...

UPDATE Covid-19 Lingga UPDATE Covid-19 Lingga
Lingga15 jam ago

UPDATE Covid-19 Lingga 24 September : Nihil Penambahan Kasus Positif Sisa 6 Kasus Aktif

KUTIPAN.CO – Perkembangan terkini kasus Covid-19 di Kabupaten Lingga pada Sabtu 24 September 2021, nihil penambahan kasus aktif sementara kesembuhan...

Vaksinasi Ibu Hamil Vaksinasi Ibu Hamil
Lingga16 jam ago

Dinkes Lingga Serbu Vaksinasi Ibu Hamil

KUTIPAN.CO – Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DK-PPKB) Kabupaten Lingga lakukan serbuan vaksinasi massal...

Kodim 0317/TBK Kodim 0317/TBK
Karimun1 hari ago

Kodim 0317/TBK Tanam Ribuan Bibit Pohon

KUTIPAN.CO – Demi menjaga kelestarian lingkungan, Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun melaksanakan penanaman ribuan bibit pohon, bertempat di Kampung Sememal, Kelurahan...

Pecatur Kepri Pecatur Kepri
Kepri1 hari ago

Targetkan Dua Medali di PON XX Papua, Pecatur Kepri Bakal Hadapi Grand Master

KUTIPAN.CO – Tim catur Kepulauan Riau menargetkan dua medali dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, yang berlangsung dari...

Benan Island Resort Benan Island Resort
wisata2 hari ago

Soft Opening Benan Island Resort, Ketua DPRD Lingga Dorong Sektor Wisata Ditengah Pendemi

KUTIPAN.CO – Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nashiruddin apresiasi dan dukung pelaku usaha di sektor pariwisata untuk tumbuh maju dan...

Populer Sepekan

Opgab Timpora Imigrasi Dabo Singkep Sidak di Wilayah Pesisir Ditjen Gakkum KLHK Hentikan Aktivitas Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa Ditangkap Polresta Barelang Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem Serbu Desa Binaan di Karimun Calon Pendeta Yayasan di Bengkong Cabuli 4 Anak Dibawah Umur Bupati Lingga Minta Kabag di Setda Lingga Segera Beradaptasi Polsek Nongsa Tangkap Pelaku Pencurian Rokok Milik PT. Sinar Mitra Usaha Komunitas Sastra Dilaut dan RD Paschal Gelar Lomba Video Kreatif Gurindam 12