KUTIPAN.CO – Suasana jalan raya Lome, Gunung Kijang, Bintan tiba-tiba ramai dalam dua hari terakhir. Hal ini karena pihak PT BMW telah menutup akses pintu masuk jalan warga ke lahan perkebunan mereka.

Akibat penutupan itu, ratusan petani tidak bisa masuk ke lahan yang selama ini dikelola mereka lantaran dihadang oleh puluhan preman bertato yang mengaku suruhan dari pihak Perusahaan BMW.

“Sudah tiga hari terakhir kami (Petani tempatan) tidak diperbolehkan masuk melintasi jalan. Kami dilarang dan dihadang oleh puluhan preman bertato yang mengaku suruhan dari pihak BMW,” ucap pak tua salah satu petani.

Dari Informasi yang diperoleh, sempat terjadi keributan antara petani dengan puluhan preman sewaan (suruhan) PT BMW. Puncaknya terjadi pada Sabtu (24/04/21) sore.

Dalam peristiwa ini terlihat ratusan petani berkumpul untuk menghancurkan portal dan pos yang dibagun oleh pihak PT BMW. Pos itu berdiri di pintu masuk menuju lahan (Kebun red) petani.

Namun upaya warga ini cepat diketahui pihak kepolisian hingga ada warga yang melapor. Mengetahui adanya perselisihan antara petani dan preman sewaan PT BMW, puluhan polisi berseragam dari Polres Blntan dan dari Polsek Gunung Kijang langsung melakukan pengamanan Antisipasi.

Ariun (37 tahun), salah satu petani mengaku sudah bertahun-tahun ia memanfaatkan lahan negara yang diterlantar itu, sebelumnya tidak ada pihak-pihak yang melarang ia masuk ke kebun yang ia kelola.

Sambung dia bercerita, tiga hari lalu pagi-pagi sekali saat ia mau menanam pisang, tiba- tiba portal jalan ditutup. Para petani pun dihadang puluhan preman bertato sewaan PT BMW, lalu melarang untuk masuk ke lahan perkebunan.

“Sekarang kami (petani) ingin agar portal dan pos yang dibagun PT BMW dimusnahkan,” kata hariun didepan petugas Kepolisisan yang didukung tepuk tangan rapusan petani.

Selain itu, para petani juga mengaku heran, kok PT BMW bisa mengklaim itu lahan mereka sementara batas lahannya saja tidak ada dan sudah terbengkalai sejak tahun 1993 silam.

Menurut UU Agraria, alokasi lahan untuk perusahaan hanya berlaku 20 tahun. Ini sudah hampir 30 tahun ditelantarkan, hingga merugikan negara dan masyarakat.

“Kami mendukung penuh pihak PT yang menjalankan amanah sesuai dengan peruntukannya, tidak merugikan negara dan juga rakyat. Jika dikatakan pihak PT BMW memiliki ijin HGB, selama 30 tahun mana bangunannya,” tegas Ketua Lembaga KPK Kepri, Kennedi Sihombing saat bicara mewakili ratusan petani

Akhirnya perwakilan pihak petani dan perwakilan pihak PT dipertemukan di pos keamanan oleh pihak kepolisian. Hanya saja, dalam pembahasan sekitar 30 menit tidak ada kesimpulan yang di sepakati bersama.

Menangapi hal itu pihak Polres Bintan meminta agar perwakilan petani dan pihak PT BMW datang ke Polres Pada Senin (26/4/21) untuk menanyakan legalitas kedua belah pihak.

“Untuk sementara petani jangan masuk dulu ke portal yang sudah ada sampai ada kejelasan pertemuan yang akan kita gelar di Polres Bintan,” Kata Kabag Ops Polres Bintan AKBP Sembiring dalam mediasi itu.

Permintaan pihak polres ini sempat ditolak petani karena jika kebun mereka tidak dilihat, menurut petani tentu tanaman dan ternak-ternak mereka akan terancam.

“Kami juga meminta pihak kepolisian agar berlaku adil, seharusnya pihak PT BMW juga tidak boleh berada di lokasi itu dan bukan hanya kami saja,” celoteh seorang petani.

Untuk diketahui, dalam peristiwa ini ada dugaan PT BMW telah melangar UU Pokok Agreria no 5 Th 1960 pasal, 27, 34 dan 40 yang menerang, hapus antara lain karena ditelantarkan.

Ditambah pula PP nomor 11 tahun 2010 tentang pemanfaatan tanah telantar demi kemakmuran rakyat Indonesia di NKRI. (*)

Author : Kiky
Editor : Fikri
Source : SMSI Kepri

KUTIPAN.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 3 orang saksi baru terkait dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan, Jum’at (26/2/2021).

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK tersebut terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan.

“Benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018,” ungkapnyanya melalui keterangan tertulis.

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan, tiga pejabat BP Bintan yang diperiksa hari ini yakni :

1. Mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Bintan sekaligus Kepala BP Bintan (2011-2016), Mardiah yang kini menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB).

2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan sekaligus mantan Wakil Kepala BP Bintan (2011-2013), M Hendri.

3. Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

Terkait hal ini, Ali Fikri belum membeberkan lebih jauh, meski demikian pihaknya akan memberitahukan pada publik tentang perkara tersebut.

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Ali Fikri juga mengatakan, pihaknya akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi kepada publik,” pungkasnya

Untuk diketahui, sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kamis (25/2/2021) pagi.

Pemeriksaan digelar di Ruang Balai Antan Seludang Polres Tanjungpinang. Dua orang pejabat, tersebut, masing-masing ; Edi Pribadi sebagai Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Mardiah selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bintan.

Edi tiba dan masuk ke ruangan Balai Antam Seludang Mapolres sekitar pukup 10.00 WIB. Sekitar lima menit berselang, Mardiah menyusul. Dua pejabat yang diperiksa tersebut, istirahat sekitar pukul 12.30 untuk salat Zuhur di Musala Polres setelah itu dilanjutkan pemeriksaan.

Mereka mulai diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai sekitar pukul 14.00 WIB. Usai diperiksa Edi langsung keluar dari pintu samping sembari berlari menghindari awak media yang telah menunggu dan langsung memasuki mobil dinasnya Inova warna Silver dengan nomor polisi BP 34 B dan meninggalkan Polres Tanjungpinang.

Editor : Fikri
Source : kabarbatam

KUTIPAN.CO – Unit I Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 2 Kg (kilogram) di area Pelabuhan Sungai Pasar Baru, Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau, Rabu (24/2/2021)

Dirpolairud Polda Kepri, Kombes Pol Giuseppe Reinhard Gultom melalui Kasubdit Gakum Ditpolairud Polda Kepri, AKBP Nurochman Nulhakim mengungkapkan kejadian berawal pada hari Rabu (24/2) lalu sekira pukul 05.00 Wib di pasar baru Kecamatan Bintan Utara, tim mendapatkan informasi akan adanya penyelundupan narkotika jenis sabu oleh seseorang dari negara Malaysia.

“Dari informasi tersebut Unit 1 Subditgakkum dengan menggunakan Kapal Patroli XXXI-1010 Ditpolairud Polda Kepri bersama KP 2004 melakukan penyelidikan di Perairan Bintan dan sekitarnya,” ujar Nurochman.

Selanjutnya, tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tersangka JLN Bin RSH di Pelabuhan Sungai Pasar Baru Bintan.

“Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu seberat 2,051 Kg yang dibungkus dalam tiga plastik,” jelas Nurochman.

Lebih jauh dijelaskannya, untuk modus tersangka berpura pura menjadi tenaga kerja ilegal yang masuk dari pantai air tawar Johor ke negara Indonesia melalui perairan Kepri Bintan.

“Tersangka JLN berasal dari Lombok yang dikendalikan oleh warga negara Malaysia. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Ditpolairud Sekupang Batam guna pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya

Reporter : Yuyun
Editor : Fikri