KUTIPAN – Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (1/9/2025), berlangsung panas namun berakhir dengan dialog. Sejumlah pimpinan daerah, mulai Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, hingga Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir langsung menyambut mahasiswa.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, HMI Batam, dan perwakilan kampus di Batam diterima Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin.
“Kami mengapresiasi kedatangan adek-adek mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kita juga sangat prihatin dengan kejadian di Jakarta serta berbagai daerah dan ikut berdukacita atas munculnya korban jiwa,” kata Kamaluddin.
Koordinator BEM SI, Muryadi Agustiawan, mengungkapkan kekecewaannya lantaran sempat mendapat intervensi saat mengajukan surat pemberitahuan aksi.
“Kami melakukan aksi demonstrasi ini dilindungi Undang-undang. Tapi setelah saya mengantarkan surat pemberitahuan aksi ke Polres, saya mendapatkan intervensi luar biasa sampai kepada keluarga saya,” ucap Muryadi.
Ketua HMI Batam, Adriansyah Saputra, kemudian membacakan delapan tuntutan mahasiswa:
- Batalkan kenaikan tunjangan DPR RI
- Reformasi Polri dan copot Kapolri
- Usut tuntas kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan
- Hentikan represifitas aparat
- Bebaskan massa aksi yang ditahan
- Tolak RUU KUHAP
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Hentikan flexing pejabat di tengah ekonomi sulit
Selain itu, mahasiswa meminta Pemko Batam membatasi jam operasional truk besar yang dinilai sering sebabkan kecelakaan.
Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam menegaskan pentingnya menjaga suasana kondusif. “Batam adalah rumah kita bersama,” kata keduanya.
Pada akhir pertemuan, mahasiswa meminta Kapolda Kepri, Wagub Kepri, dan Wali Kota Batam ikut menandatangani tuntutan mereka.
