KUTIPAN – Ketua Yayasan Sinergi Inklusi Akses Pangan (SIAP) Natuna, Dediyanto, berharap pemerintah untuk segera merumuskan skema khusus pendistribusian program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa yang berada di pulau-pulau terpencil di luar Pulau Bunguran Besar, Natuna.
Desakan ini muncul setelah yayasan SIAP, mitra Badan Gizi Nasional (BGN), berhasil melayani hampir 4.000 siswa di 9 sekolah di Pulau Bunguran Besar, namun menghadapi kendala serius dalam menjangkau wilayah kepulauan lainnya.
Program MBG, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, disambut antusias oleh yayasan SIAP Natuna. Dengan persiapan administrasi serta sarana dan prasarana yang matang, SIAP Natuna bergerak cepat menyalurkan makanan bergizi kepada siswa TK, SD, SMP, dan SMA di wilayah Pulau Bunguran Besar.
Namun, tantangan besar muncul mengingat geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari 17 kecamatan tersebar di pulau-pulau kecil. Dediyanto menjelaskan bahwa mendirikan dapur permanen di setiap kecamatan, sesuai standar BGN, menjadi tidak ekonomis.
“Jumlah siswa di tiap kecamatan, jika digabung dari TK hingga SMA, kurang dari 1.000 orang. Membangun satu dapur lengkap dengan sarana dan prasarana serta biaya operasional tidak akan menutupi modal yang dikeluarkan mitra penyedia MBG,” terang Dediyanto, yang akrap disapa dengan sebutan Atet yang juga merupakan Anggota DPRD dari Partai Gerindra, pada Selasa (22/7/2025) di kantornya.
Kondisi ini menimbulkan beban moral bagi Dediyanto. Ia mengaku sering dihubungi oleh pihak sekolah atau wali murid dari pulau-pulau lain yang mempertanyakan kapan anak-anak mereka dapat merasakan program makanan bergizi gratis tersebut.
“Ini yang menjadi beban moral kita bersama, terutama saya, sebagai mitra Badan Gizi Nasional dan juga Anggota DPRD dari Partai Gerindra,” ungkap Dediyanto.
Menyikapi hal ini, Dediyanto berharap pemerintah dapat membuat skema khusus yang tetap menjamin standar makanan sehat, higienis, dan bersih.
Salah satu usulan konkretnya adalah dengan menunjuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di pulau-pulau tersebut yang memang bergerak di bidang penyediaan makanan.
“Misalnya, untuk di pulau-pulau ditunjuk pelaku-pelaku UMK yang memang bergerak di bidang penyediaan makanan, tentunya tetap dalam pengawasan BGN,” jelasnya.
Dediyanto berharap seluruh siswa di Kabupaten Natuna, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari program mulia Presiden Prabowo Subianto ini. (*).
