KUTIPAN – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, punya unek-unek yang cukup serius tapi disampaikan dengan nada optimis. Ia berharap dukungan dari Komisi II DPR RI agar pemerintah pusat segera menetapkan Keppres Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Alasannya sederhana, kalau Batam sudah lama jadi pusat pertumbuhan ekonomi, kenapa tetangganya cuma jadi penonton?
Permintaan itu ia lontarkan saat menyambut rombongan Komisi II DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja di Tanjungpinang, Senin (29/9/2025). Rombongan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, didampingi Wakil Ketua Aria Bima, bersama anggota Komisi II lainnya. Bahkan, Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman juga ikut hadir, menunjukkan bahwa topik ini bukan sekadar obrolan santai pinggir jalan.
Masalahnya, kata Dede Yusuf, pembangunan di Kepri memang timpang. Batam jadi “anak emas” dengan status FTZ, sementara Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang kerap merasa dianaktirikan.
“Karena itu, Komisi II DPR akan mengawal pemberlakuan FTZ terintegrasi di tiga kabupaten/kota tersebut agar manfaat pembangunan bisa lebih merata,” tegas Dede.
Logika sederhana yang sering luput diperhatikan: pembangunan yang tidak merata ibarat rumah besar dengan dapur mewah, tapi ruang tamunya kosong melompong. Nyanyang dan Dede sama-sama sepakat, FTZ menyeluruh bukan cuma soal regulasi, tapi juga soal keadilan ekonomi. Kalau Batam bisa, Bintan dan Karimun juga punya hak untuk tumbuh.
