KUTIPAN – Memasuki satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia menunjukkan performa yang positif. Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sejumlah indikator ekonomi mencatatkan penguatan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi yang terkendali meskipun dunia tengah dilanda ketidakpastian global.
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hasil yang mudah. Pemerintah harus beradaptasi cepat dalam merespons dampak pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan pelambatan ekonomi dunia. Salah satu langkah strategis adalah penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 2 Tahun 2020, yang membuka ruang untuk fleksibilitas defisit anggaran dan penyesuaian kebijakan fiskal guna pemulihan ekonomi.
“Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk COVID-19, Pemerintah bergerak cepat dan fleksibel. Salah satunya adalah penerbitan Perppu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2, yang membuka ruang bagi defisit anggaran dan menyesuaikan kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 pada 2021-2022,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (3/10/2024).
Sejumlah indikator makroekonomi mencerminkan hasil kerja keras pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2014 berada di angka 6,18 persen, berhasil ditekan hingga menjadi 0,83 persen pada tahun 2024. Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat signifikan dari 118,2 juta orang pada Februari 2014 menjadi 142,18 juta orang pada Februari 2024. Cadangan devisa negara turut mengalami peningkatan dari USD100 miliar pada 2014 menjadi USD150 miliar pada 2024.
Pemerintah juga terus memberikan berbagai insentif bagi masyarakat kelas menengah, termasuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.
“Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor properti dan otomotif yang menjadi konsumsi terbesar masyarakat kelas menengah,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program strategis yang akan mendorong perekonomian hingga tahun 2045. Program-program tersebut termasuk transisi energi dengan pemanfaatan sumber daya hydropower, geothermal, dan solar panel. Tidak hanya itu, digitalisasi juga akan menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi ekonomi digital yang diperkirakan mencapai USD300 miliar pada tahun 2030.
“Kita sudah membangun infrastruktur utama, namun masih perlu menyambungkan ‘fishbone’ yang akan mendukung produktivitas. APBN mendatang akan mengatur percepatan pembangunan ini melalui Instruksi Presiden (Inpres), yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Menko Airlangga.
Pemerintah juga memberikan subsidi energi, listrik, dan program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Di sektor pendidikan, insentif diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa melalui kebijakan-kebijakan ini, perekonomian Indonesia dapat mencapai target jangka panjang, terutama dalam memperkuat daya saing di kancah global.
Dengan pencapaian yang ada, pemerintah percaya bahwa arah kebijakan yang telah ditempuh saat ini dapat membawa Indonesia menuju perekonomian yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang.
