KUTIPAN – Pembahasan APBD biasanya terdengar kaku dan penuh angka. Tapi ketika ruang fiskal makin sempit seperti celana zaman SMP yang dipaksa masih muat, mau tak mau strategi harus berubah. Begitu pula yang disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ketika bicara soal APBD Tahun Anggaran 2026. Ia mengingatkan bahwa belanja daerah harus benar-benar dipilih seperti milih lauk pas tanggal tua yang penting bergizi dan jelas manfaatnya.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” ujar Ansar dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Selasa (25/11/2025).
Sejak awal penyampaian nota, pesan utamanya cukup jelas: APBD 2026 tidak bisa lagi disusun dengan gaya belanja tanpa batas. Ada dinamika fiskal nasional yang harus diperhitungkan, terutama penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang ibaratnya membuat dompet Kepri perlu dikancing lebih rapat.
Namun bukan berarti pembangunan berhenti. Ansar memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan tema pembangunan daerah menggenjot potensi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi supaya pelayanan masyarakat tidak lemot seperti jaringan internet di tempat wisata terpencil.
Lalu, bagaimana gambaran angka-angknya? Gubernur Ansar memaparkan rancangan APBD Kepri 2026 sebagai berikut:
-
Pendapatan daerah: Rp3,31 triliun
-
Pendapatan asli daerah (PAD): Rp1,84 triliun
-
Pendapatan transfer: Rp1,46 triliun
-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp1,33 miliar
Sementara belanja daerah dipatok sebesar Rp3,54 triliun.
Selisihnya? Ditutup lewat pembiayaan neto Rp231,55 miliar, terdiri atas penerimaan pembiayaan (pinjaman daerah) Rp250,60 miliar dan pengeluaran pembiayaan (cicilan pokok pinjaman) Rp19,05 miliar.
Ansar juga memberikan apresiasi bagi Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov Kepri yang sudah lembur berjamaah supaya dokumen ini siap dibawa ke paripurna. “Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov Kepri yang telah bekerja intens dalam pembahasan hingga nota keuangan dapat disampaikan hari ini,” katanya.
Paripurna sendiri dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri, H Bahtiar, ditemani Wakil Ketua I Hj Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II Afrizal Dachlan. Bahtiar mengingatkan bahwa agenda ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan KUA-PPAS sehari sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini seperti babak semifinal sebelum menuju laga final pengesahan anggaran.
Setelah penyampaian, acara dilanjutkan dengan penyerahan resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 dari Gubernur Kepri ke pimpinan DPRD. Sejumlah pejabat juga hadir, mulai dari anggota Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Penjabat Sekda, para asisten, hingga kepala OPD yang pasti sudah memikirkan bagaimana menjabarkan anggaran ke program yang benar-benar kena sasaran.
Harapannya, pembahasan selanjutnya lancar jaya sehingga tahun depan program bisa tancap gas sejak awal. APBD bukan cuma deretan angka—ia adalah daftar harapan masyarakat yang menanti manfaatnya terasa nyata di kehidupan sehari-hari.
