Dampak Pandemi, Puluhan Pengusaha Rental Mobil Datangi DPRD Batam Minta Restrukturisasi Kredit

  • Bagikan

KUTIPAN.CO – Puluhan pengusaha rental mobil yang tergabung dalam Komunitas Rent Car Indonesia (RCI) Kota Batam mengadu ke Komisi I DPRD Kota Batam, meminta kebijakan pihak leasing terkait penangguhan pembayaran angsuran kredit di masa pandemi Covid-19.

Kedatangan puluhan pengusaha rental mobil tersebut disambut baik oleh Komisi I DPRD Kota Batam sekaligus pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, pada Selasa (22/6/2021).

Eri Okta selaku perwakilan DPC Komunitas Rent Car Indonesia (RCI) Kota Batam sekaligus Ketua Gabungan Komunitas Rental Batam mengatakan, denda ataupun biaya-biaya yang timbul setelah masa pandemi ini sangat memberatkan pihak debitur.

“Di tahun 2020 kami sudah menyurati dan mencoba menyampaikan kepada masing-masing leasing terkait restrukturisasi kredit, namun tanggapan mereka sangat dingin, sehingga kami diberikan bunga yang lumayan cukup besar,” ucap Eri.

Dijelaskan Eri, dari pihak leasing menyampaikan kalau bisa pengajuan untuk sendiri-sendiri, sementara atas nama komunitas saja mereka tidak tanggapi keluhan kita.

“Sebelum pandemi ini kita lancar-lancar saja pembayarannya, begitu terjadi pandemi kita dibenturkan dengan pihak ketiga. Ini yang kami sesalkan,” ungkap Eri.

Pihak ketiga datang ke kita untuk melakukan penarikan unit mobil, otomatis kita mempertahankan unit tersebut karena kita sudah lama mencicilnya bahkan menggunakan uang DP.

“Dengan kondisi seperti ini sangat terasa sekali bagi kita. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi benturan dengan pihak ketiga ataupun pihak leasing alangkah baiknya kami mengadukan keluhan ini kepada wakil rakyat kami di DPRD Kota Batam,” ujarnya.

Ditambahkan Eri, kami mengadu ke DPRD ini untuk mencari solusi, karena kalau terjadi benturan-benturan dengan pihak lain maka harapan kita Batam menjadi kondusif akan manjadi kacau, ini yang kami takutkan.

“Untuk kedepan kami akan mengikuti prosedur dari leasing, kami akan mengajukan yang namanya permohonan. Permohonan akan kami layangkan ke masing-masing leasing tergantung dari anggota dimana leasingnya,” tambah Eri.

“Kami akan ikuti prosedur, dari tahun 2020 kami selalu mengikuti prosedur, namun disaat kami makin terpuruk, kami makin diinjak, maka nya kami mengadukan ke DPRD Kota Batam,” tegas Eri.

Harapan kami pertama menghapuskan denda selama pandemi ini, karena ini sangat memberatkan kami dan juga masalah eksternal dengan biaya-biaya yang timbul setelah masa pandemi ini.

“Jadi kami berharap kepada rekan semua pihak leasing bisa menghapuskan denda tersebut karena ini sangat memberatkan kami pengusaha rental di kota Batam,” pungkas Eri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto mengatakan, untuk teman-teman dari perusahaan finance membuka ruang untuk komunikasi terkait dengan restrukturisasi pinjaman pembiayaan terkait dengan kredit.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto

“Saya juga menegaskan kepada perusahaan finance untuk tidak melakukan penarikan sebelum ada penyelesaian daripada komunikasi ini,” ucap Budi.

Selain itu, terkait dengan penggunaan pihak ketiga dimana dalam aturan OJK sudah disampaikan ada syarat-syaratnya menggunakan pihak ketiga, jangan sampai menggunakan pihak ketiga dengan cara yang akhirnya menakut-nakuti masyarakat dalam hal ini debitur.

Budi menambahkan, tadi sudah ada solusi dari pihak OJK akan memfasilitasi, selama ini memang belum ada ruang untuk bertemu, artinya debitur ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan tapi tidak tersampaikan, inilah kita membuka ruang jangan sampai pihak finance menutup karena mengacu keputusan dari pusat.

“Kita sama-sama membutuhkan, bank sendiri kalau tidak ada debitur bagaimana berputarnya uang. Saya kira sama-sama membutuhkan,” tambah Budi.

Kondisi sekarang inikah bukan normal, masuk kategori bencan non alam artinya apa yang disepakati, yang ditandatangani dalam sebuah perjanjian itu tidak berlaku dalam konteks yang namanya bencana non alam artinya boleh diperkenankan untuk bernegosiasi kembali.

Untuk langkah selanjutnya kita akan tetap memantau, tadi sudah disampaikan bahwa OJK akan memfasilitasi pengguna jasa leasing ini untuk mengajukan permohonan secara tertulis, karena itu memang mekanisme yang harus dijalankan.

“Kita menekankan kepada pihak leasing tidak dibenarkan menggunakan pihak ketiga dengan cara intimidasi dan menakut-nakuti itu tidak boleh, karena memang ada persyaratannya untuk menggunakan pihak ketiga,” jelas Budi.

Kita mengimbau kepada debitur mohon kiranya harus menjaga komitmen, jangan karna pandemi ini dijadikan dasar supaya bisa dipermudah, artinya sama-ama kita punya tanggung jawab dan kewajiban.

“Tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan kalau kita berkomunikasi,” pungkasnya.

Report : Yuyun | Editor : Fikri

  • Bagikan