KUTIPAN – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi penyediaan dan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT)/BBM Subsidi serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)/BBM Kompensasi bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan, sektor perikanan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Nias Utara. Tercatat, produksi perikanan mencapai sekitar 16.000 ton pada tahun 2025 dengan jumlah nelayan kurang lebih 3.300 orang.
“Sektor perikanan mendominasi mata pencaharian masyarakat di Nias Utara. Karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi nelayan menjadi perhatian utama kami,” ujar Wahyudi.
Saat ini, Nias Utara memiliki 4 penyalur BBM subsidi dan kompensasi yang terdiri dari 1 SPBU dan 3 SPBU Kompak. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU Nelayan di sejumlah titik.
Sebagai tindak lanjut, Wahyudi Anas bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang diusulkan untuk pembangunan penyalur BBM.
“BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi sekaligus mengecek langsung kondisi geografis untuk memastikan lokasi tersebut tepat sebagai klaster layanan BBM bagi nelayan,” jelas Wahyudi, Kamis (15/01/2026).
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lokasi di Kecamatan Afulu dan Tuhemberua telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
Keberadaan SPBU ini nantinya tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga kebutuhan BBM sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, serta transportasi air bermotor tempel.
“Di Afulu dan Tuhemberua sudah ada perencanaan pembangunan penyalur BBM dengan target beroperasi tahun 2026. Ini akan lebih optimal karena melayani berbagai sektor, sehingga skala keekonomiannya menarik bagi investor dan manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” tambah Wahyudi.
Saat ini, jarak antar penyalur BBM di Nias Utara terbilang cukup jauh. Dari Sitolu Ori ke Lahewa Timur berjarak 17 km, Lahewa Timur ke Lahewa 19,2 km, bahkan dari Lahewa ke Alasa mencapai 52,5 km.
“Jarak yang jauh ini menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama nelayan. Karena itu, percepatan pembangunan penyalur BBM sangat penting,” ujarnya.
Wahyudi mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan dan administrasi agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dapat segera beroperasi sebelum Desember 2026.
Ia juga mengingatkan pentingnya aspek legalitas bagi nelayan untuk memperoleh BBM subsidi dan kompensasi.
“Nelayan harus mengurus Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas. Dengan itu, nelayan mendapatkan prioritas dan jaminan harga sesuai ketetapan pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi,” tegasnya.
Dukungan senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto. Menurutnya, Program BBM Satu Harga harus menjadi perhatian khusus mengingat Kepulauan Nias merupakan wilayah terdepan dan terluar Indonesia.
“Jarak antar SPBU di sini cukup jauh. Jika lokasi BBM Satu Harga sudah memenuhi syarat, pembangunannya harus dipercepat agar tidak ada lagi keluhan harga BBM mahal,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, jauhnya lokasi SPBU membuat masyarakat memilih membeli BBM di luar SPBU dengan harga lebih tinggi.
“Kalau beli di luar SPBU, tentu ada margin keuntungan penjual. Inilah yang membuat narasi BBM di Nias mahal. Karena itu, mari kita perkuat kolaborasi agar BBM subsidi tepat sasaran,” tutupnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, BPH Migas juga bertemu Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega di Kantor Bupati Nias Utara. Yusman menyambut baik dukungan BPH Migas dan berharap pembangunan SPBU baru dapat segera terealisasi.
“Kami berharap pembukaan SPBU atau SPBUN ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat. Dengan akses BBM yang lebih dekat, nelayan tidak lagi menempuh jarak jauh dan kebutuhan melaut maupun pengembangan UMKM bisa terpenuhi,” ungkap Yusman.
Yusman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh proses perizinan demi percepatan pembangunan penyalur BBM.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung usulan Pemkab Nias Utara terkait pembangunan lembaga penyalur BBM, khususnya bagi nelayan.
“Dari empat titik yang diusulkan, tiga di antaranya sudah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga,” jelas Sunardi.
Ia juga menekankan pentingnya aspek komersial dan keberlanjutan bisnis bagi investor. Bentuk bangunan penyalur BBM akan disesuaikan dengan potensi pasar.
“Kalau market besar, bisa seperti SPBU reguler. Kalau kecil, kemungkinan dibuat modular,” tambahnya.
Kunjungan ke Fuel Terminal Gunungsitoli
Dalam rangkaian kunjungan, BPH Migas juga meninjau Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli untuk memastikan ketahanan pasokan BBM di Kepulauan Nias. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite tercatat aman untuk 14,4 hari dan Biosolar 8 hari, serta akan bertambah dengan masuknya kapal pengangkut BBM pada 19 Januari 2026.
“Stok ini sangat aman. Distribusi BBM berjalan terukur, terencana, dan tidak ada keterlambatan suplai ke SPBU di Kepulauan Nias,” jelas Wahyudi.
Ia menambahkan, konsumsi BBM di Kepulauan Nias didominasi kebutuhan nelayan pengguna Pertalite. Meski wilayah ini tidak terintegrasi dengan daerah lain, distribusi BBM dan LPG tetap berjalan lancar, bahkan saat terjadi bencana alam.
“FT Gunungsitoli justru menjadi salah satu tulang punggung pasokan bagi wilayah Sumatera saat terjadi bencana,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini FT Manager Gunungsitoli Budi Sulistyanto, Sales Area Manager Sibolga Denny Nugrahanto, Sales Branch Manager Nias Farisan K. Pratama, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.
