KUTIPAN – Urusan izin usaha itu kadang bisa bikin orang stres lebih dari ditolak gebetan. Apalagi di daerah industri macam Batam, di mana setiap detik itu duit. Makanya, ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai sounding soal simplifikasi perizinan, wajar kalau pelaku usaha langsung pasang telinga.
Selasa (3/6/2025) lalu, tiga deputi BP Batam—Fary Francis, Mouris Limanto, dan Sudirman Saad—ngajak para investor ngopi bareng. Bukan sekadar ceremonial, tapi diskusi terbuka soal satu hal krusial: izin yang ribet.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fary Francis, buka suara soal ambisi besar. Katanya, Presiden RI punya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 8% di 2029. Tapi Batam dipatok lebih tinggi: 10%. Wow. Target tinggi, tapi katanya BP Batam nggak mau cuma mimpi.
“Kami terus safari ke kawasan industri, cari tahu masalahnya apa, dan langsung cari solusinya. Tujuannya biar investasi tetap inklusif dan nyampe ke target pertumbuhan tadi,” kata Fary.
Solusinya nggak main-main. BP Batam sedang desain langkah-langkah strategis, mulai dari:
-
Menghapus keharusan ngurus Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan.
-
Mengembalikan izin yang masih diurus kementerian/lembaga ke BP Batam.
-
Bikin Dashboard Pengaduan Real Time buat pelaku usaha.
-
Bangun sistem One Stop Service bareng Pemko Batam.
Kalau direalisasikan, investor bisa bernapas lega. Karena nggak harus muter-muter ke berbagai instansi, nunggu lama, dan ngebet ngurus hal yang kadang nggak ada wujud nyatanya.
Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto, bahkan buka-bukaan soal masalah pematangan lahan yang katanya bikin lahan jadi “gundul”. Jadi selama ini, lahan dimatangkan tapi nggak dipakai. Akhirnya nambah potensi banjir.
“Makanya kami hapus syarat itu. Karena setelah dikaji, pematangan ini justru berkontribusi pada bencana,” jelas Mouris.
Nggak cuma disampaikan sepihak, BP Batam ngajak para pelaku usaha buat ikut ngasih masukan. Supaya simplifikasi ini bukan produk ruang AC, tapi hasil gotong royong bareng yang paham kondisi lapangan.
Responsnya? Positif. Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan, bilang terobosannya luar biasa.
“Kalau perizinan dari kementerian bisa ditarik ke Batam, itu luar biasa. Kami siap dukung. Tapi kami butuh kepastian timeline,” ujar Robinson.
Karena ya, urusan properti dan industri itu butuh prediksi. Kalau izinnya molor, semua ikutan nyangkut.
Yang menarik, perwakilan dari Pemko Batam, Polda Kepri, dan Kadin juga hadir. Artinya, ini bukan cuma proyek BP Batam sendiri, tapi upaya bersama lintas instansi.
Intinya begini: sekarang bola ada di tangan BP Batam. Niat baik sudah ada. Target tinggi sudah dicanangkan. Tinggal bagaimana semuanya dieksekusi secara konsisten. Karena selama ini, masalah kita bukan kurang ide, tapi terlalu banyak aturan yang saling bentrok.
Kalau desain penyederhanaan ini benar-benar diwujudkan, Batam bisa jadi model pengelolaan kawasan ekonomi yang efisien dan pro-investor. Dan kalau semua jalan lancar, pertumbuhan ekonomi 10% itu bukan mimpi lagi.
Laporan: Yuyun Editor: Fikri Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
Untuk informasi beragam lainnya ikuti kami di medsos:
https://www.facebook.com/linggapikiranrakyat/
https://www.facebook.com/kutipan.dotco/
