
KUTIPAN – Banyak orang masih nganggep data itu cuma tumpukan angka yang numpang lewat di presentasi. Padahal, buat urusan kebijakan publik, data adalah pondasi. Nggak bisa asal bikin kebijakan kalau dasarnya goyang. Nah, ini yang lagi coba dibenahi di Batam.
Pada Kamis, 5 Juni 2025, BP Batam dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi jadian—eh, maksudnya teken MoU bareng. Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Balairungsari, dan jadi momen penting yang dihadiri dua tokoh utama: Amsakar Achmad selaku Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, dan Ketua BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Nggak ketinggalan, Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra juga ikutan jadi saksi.
Amsakar bilang, MoU ini bukan sekadar basa-basi, tapi bentuk komitmen nyata buat ngolah data jadi bahan baku utama dalam membangun Batam yang lebih terarah.
“Seluruh kebijakan yang diambil, tidak akan tercapai kalau tidak didukung dengan data yang valid kuat dan sahih. Kami harapkan MoU ini betul-betul bisa memberikan hasil yang baik, dampak yang positif dan menggeliatkan roda investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam ini,” kata Amsakar.
Omongan Amsakar ini emang masuk akal. Soalnya, Batam ini bukan kota biasa. Ada 31 kawasan industri, 631 industri besar-menengah, dan 135 galangan kapal. Iya, jumlahnya segitu, dan semua itu berkontribusi besar buat ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan, Batam nyumbang 66% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri. Jadi, wajar banget kalau Amsakar minta semua industri ini jangan cuma kerja doang, tapi juga dilibatkan dalam sensus.
“Batam menjadi kontributor terbesar penyumbang 66% PDRB Provinsi Kepulauan Riau, dengan didominasi oleh sektor industri dan investasi sebagai penggerak utama. Untuk itu penting rasanya, melibatkan industri di Batam ke dalam sensus… dan kami BP Batam siap memberikan data yang diperlukan,” lanjut Amsakar.
Nah, dari sisi BPS RI, Amalia juga nggak kalah semangat. Ia mengapresiasi langkah BP Batam dan Pemko Batam yang proaktif nyambut sinergi ini.
“Saya berterima kasih dapat bersinergi dengan BP Batam dan Pemko Batam. MoU ini merupakan upaya konkrit dalam rangka menyajikan data yang valid. Sehingga kita bisa menghasilkan data yang akurat untuk digunakan oleh Kota Batam mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Amalia.
Amalia juga ngasih sinyal optimisme. Katanya, Batam punya peluang besar buat jadi daerah percontohan dalam pengelolaan data yang berkualitas.
“Sinergi yang kuat, Statistik yang berkualitas dan akurat. Langkah baik dan contoh baik bagi daerah lain. Kota Batam dapat menjadi Pilot Project untuk daerah lain,” tutup Amalia.
Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal tanda tangan MoU. Tapi tentang perubahan cara pandang terhadap data. Dulu data cuma jadi bahan laporan atau hiasan di slide PowerPoint, sekarang mulai dilirik sebagai senjata utama dalam ambil keputusan. Dan itu penting banget, apalagi di kota seaktif Batam.
Sensus ke depan juga bakal beda. Nggak cuma hitung jumlah industri, tapi juga nilai tambahnya, produktivitasnya, sampai potensi investasinya. Dengan kata lain, ini sensus rasa canggih. Dan kabarnya, BP Batam siap banget bantu BPS untuk nyiapin data yang diperlukan.
Dalam acara ini, banyak juga pejabat yang hadir. Ada Anggota/Deputi BP Batam, perwakilan Pemko Batam, pejabat dari BPS pusat, bahkan perwakilan dari BPS Provinsi Kepri. Lengkap banget. Biar makin kuat koordinasinya.
Kalau MoU ini bisa dijalankan konsisten dan datanya benar-benar dipakai untuk menyusun kebijakan yang berdampak, Batam bisa benar-benar jadi contoh. Bukan cuma dalam pembangunan industri, tapi juga dalam membangun budaya data yang sehat dan cerdas.
Laporan: Yuyun Editor: Fikri Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.