Isu liar terkait rencana investasi di Pulau Rempang disayangkan oleh BP Batam, terutama setelah pernyataan kontroversial Rizal Ramli. Rizal Ramli menyebutkan bahwa pengosongan Pulau Rempang dilakukan atas perintah Presiden China, Xi Jinping kepada Presiden RI, Joko Widodo.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan provokatif tersebut. Ia membantah isu pengosongan Pulau Rempang dan menegaskan bahwa rencana pengembangan Rempang Eco-City adalah program pemerintah yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.
“Isu pengosongan pulau itu tidak benar. Seperti yang telah disampaikan, untuk tahap awal rencana investasi, hanya empat kampung yang terdampak,” tegasnya, Kamis (9/11/2023).
Ariastuty juga menambahkan bahwa investor yang menanamkan modal hanya akan memanfaatkan sekitar 2.370 hektare dari total lahan seluas 17.600 hektare. Ia menyatakan bahwa isu pengosongan pulau tersebut tidak benar dan hanya empat kampung yang terdampak dalam tahap awal rencana investasi.
“Jadi, isu seperti ini seharusnya tidak perlu lagi dikemukakan. Apalagi tujuannya untuk memecah belah dan mengganggu situasi kondusif Kota Batam,” tambahnya.
Pihak BP Batam juga menjelaskan bahwa hanya 961 Kepala Keluarga (KK) yang akan terdampak pada tahap awal pembangunan. Mereka menyerukan kepada masyarakat Batam untuk tidak terprovokasi oleh isu miring terkait Rempang, terutama mengingat adanya oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk kepentingan tertentu.
“Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum meneruskannya di media sosial. Tetap jaga persatuan,” pungkasnya.
Pesan dari BP Batam adalah agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu miring dan tetap menjaga persatuan. Mereka mengajak masyarakat untuk menyerap informasi dengan baik sebelum menyebarkannya di media sosial.
