Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Rapat Pimpinan sebagai forum konsolidasi pada Minggu hingga Senin (28-29 Januari 2023) di Hotel Ritz Carlton Jakarta.
Acara ini membahas isu-isu krusial terkait perbatasan, keamanan, dan kontribusi ekonomi, melibatkan narasumber kaliber internasional dan jajaran pimpinan kementerian/lembaga di dalam negeri.
Hadiri narasumber dari negara tetangga, seperti Wakil Komisioner Kebijakan dan Transformasi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura – Cora Chen, Deputy Director General of Immigration Malaysia (Operation) – Jafri Embok Taha, serta Regional Director Departments of Home Affairs dari Kedutaan Besar Australia – Josephine Lamshed. Mereka membahas best practice pengelolaan fungsi imigrasi pada masing-masing negara.
Tampil sebagai narasumber dalam sesi dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas kontribusi imigrasi di bidang penerimaan negara. Sri Mulyani mengapresiasi pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi yang mencapai Rp 7,6 triliun di tahun 2023.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan ini harus dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana guna perbaikan layanan kepada masyarakat.
Baca Juga : Gubernur Kepri jadi Irup Upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-74
Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan visi layanan digital Indonesia seiring dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74: Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi.
Azwar menyoroti transformasi digital sebagai fondasi untuk mempercepat layanan pelayanan publik dan menggambarkan analogi pembangunan jalan tol fisik yang sekarang diikuti dengan jalan tol pelayanan publik melalui transformasi digital pemerintah.
Dalam penutupan acara, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menekankan peran strategis imigrasi dalam pengamanan negara dan dukungan terhadap program pembangunan nasional.
Silmy mengajak peserta untuk mengubah orientasi tentang batas negara, tidak hanya sebagai aspek kewilayahan tetapi juga dari segi sosial, ekonomi, dan politik.
“Sudah saatnya kita ubah orientasi mengenai border. Jangan kita maknai hanya dalam artian sempit sebatas aspek kewilayahan, tetapi juga dipahami dari aspek sosial, ekonomi dan politik,” ujar Silmy.
Dia menambahkan bahwa perlu dikedepankan aspek kemakmuran dan lingkungan dalam pengelolaan perbatasan, dengan harapan dapat mendorong aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan dan sekitarnya tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan lingkungan.
Pendekatan ini diharapkan dapat memudahkan kerjasama dengan semua komponen stakeholders dan meningkatkan taraf hidup warga di perbatasan.
Baca Juga : Jangan Sepelekan Peran Komunikasi Silmy Karim Apresiasi Humas Imigrasi
