Copyright © 2020 Kutipan.co

Hi, what are you looking for?

Tanjungpinang

Berstatus Zona Merah dan Kuning, Pemprov Kepri Anjurkan Masyarakat Salat ID di Rumah

Plt Gubernur Kepri Isdianto (foto : google)

KUTIPAN.CO – Terkait pelaksanaan salat Jumat dan Salat ID, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat keputusan.

Berdasarkan surat Nomor: 37/SET-GTC19/V/2020, Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto menegaskan, Salat Jumat dan Salat ID di daerah zona merah dan zona kuning dilaksanakan di rumah untuk memutus rantai penularan COVID-19.

“Dimana untuk zona merah dan kuning agar dilakasanakan dirumah. Hal tersebut guna mencegah penularan COVID-19,” kata Isdianto seperti dilansir dari Diskominfo Kepri, Sabtu (16/5/2020)

Untuk diketahui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RI menetapkan Batam dan Tanjungpinang berstatus sebagai zona merah, sedangkan Karimun zona kuning. Sementara Bintan, Lingga, Kepulauan Anambas dan Natuna masuk zona hijau.

Untuk Pelaksanaan Salat Id pada kabupaten/kota yang berstatus zona hijau pun dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan antara lain, pemeriksaan suhu tubuh jamaah, menggunakan masker, menyediakan sabun cuci tangan, membawa sajadah masing-masing, tidak berjabat tangan dan berpelukan.

“Dan tetap menjaga jarak,” ujar Isdianto.

MUI menyatakan Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushala, atau tempat lain bagi umat Islam yang berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H.

Yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktifitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah.

Salat ID dapat di lakukan di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19, dan diyakini tidak terdapat penularan (seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19, dan tidak ada keluar masuk orang). 

MUI juga menegaskan Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali.

“Bupati atau wali kota sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten dan kota dapat melakukan penetapan status wilayah penyebaran virus tersebut,” tegasnya.

Editor : Ramadhan

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply