Bawaslu Kepri saat menggelar penyusunan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 (Foto:Diskominfo Kepri)

KUTIPAN.co, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan legitimasi kelembagaan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan mengatakan anggota Panwascam diseleksi, ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu kabupaten dan kota, yang memiliki legitimasi secara hukum.

Berdasarkan UU Nomor 15/2011, yang dikodifikasi dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, ditegaskan Panwaslu kabupaten dan kota yang dimaksud adalah Bawaslu kabupaten dan kota.

“Dalam Peraturan Bawaslu RI disebutkan Bawaslu kabupaten dan kota, bukan Panwaslu kabupaten dan kota seperti yang ditegaskan dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.Untuk urusan kelembagaan saya pikir sudah ‘clear’ bahwa Panwaslu kabupaten dan kota yang dimaksud dalam UU Pilkada adalah Bawaslu kabupaten dan kota,” kata Indrawan

Indrawan menjelaskan bahwa gugatan Bawaslu kabupaten dan kota, serta Bawaslu provinsi terkait UU Pilkada yang menyebutkan Panwaslu kabupaten dan kota, serta anggota Bawaslu provinsi hanya tiga orang, sampai sekarang belum diputuskan Mahkamah Konstitusi.

“Meski demikian, berbagai pendapat ahli hukum terhadap berbagai ketentuan yang menyangkut kepemiluan sudah menegaskan bahwa kelembagaan Bawaslu kabupaten dan kota, termasuk penambahan dua anggota Bawaslu provinsi, sudah kuat secara hukum,” jelasnya

Ia juga mempersilahkan seandainya ada gugatan terhadap hasil pilkada terkait permasalahan itu, karena itu hak setiap warga negara.

Seandainya, kelembagaan Bawaslu kabupaten dan kota diragukan, maka 270 daerah tidak dapat menyelenggarakan pesta demokrasi itu lantaran Bawaslu bagian dari penyelenggara pilkada.

“Proses pilkada tetap berjalan, dan kami berharap ini berjalan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap Indrawan

Editor : Ramadhan
Sumber : Diskominfo Kepri