Beranda Klik News Bapamperda DPRD Kepri Hadiri Rapat BULD DPD RI di Jakarta

Bapamperda DPRD Kepri Hadiri Rapat BULD DPD RI di Jakarta

Foto : Istimewa

Tanjungpinang – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri menghadiri rapat konsultasi badan urusan legislasi daerah (BULD) DPD RI yang di selenggarakan di ruang rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD Jalan Jendral Gatot Subroto senayan Jakarta, Rabu (13/11/2019) kemarin.

Kegiatan yang diikuti oleh 21 perwakilan daerah kepala Bapemperda DPRD Provinsi dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi se Indonesia itu dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Dr.H.Mahyudin ini.

Ketua BULD Martin Billa mengatakan tujuan pertemuan ini guna untuk memahami pelaksanaan pembentukan perda di provinsi termasuk mekanisme dan kendala- kendala yang dihadapi.

“Serta menghimpun masukan-masukan terkait mekanisme cakupan dan koordinasi bagi BULD DPD RI dalam melaksanakan kewenangan baru untuk mengevaluasi ranperda dan perda serta menggagas mekanisme koordinasi yang evektif antara DPD RI dan pemerintah provinsi untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi peran dan pelaksanaan dan pemantauan ranperda dan perda,” beber Martin seperti dilansir dari Diskominfo Kepri, Jumat (15/11/2010)

Sementara itu, Ketua Bapemperda Kepri Lis Darmansyah menyampaikan bahwa ini masalah besar bagi DPD RI. Fungsi DPD adalah perwakilan daerah yang ada di pusat mengawasi peraturan daerah untuk di sampaikan ke pusat sementara di pusat. Pihaknya sudah memiliki regulasi prodak hukum daerah dimana itu di lakukan oleh kementrian dalam negri.

“Sehingga nanti DPD akan menjadi simbol kalau rata-rata daerah itu bapemperdanya membuat perda setiap tahun lebih kurang 10 di kalikan 34 provinsi ada 300 prodak-hukum yg akan di awasi DPD dan DPD. Sehingha tidak akan mampu mengawasi semua itu,” ujar Lis

Hal ini terkait kewenangan baru DPD RI sebagai amanat UU no 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 249 ayat 1 huruf J undang-undang MD3 terbaru memberikan tugas baru kepada DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah.

“Untuk melaksanakan tugas tersebut ,DPD RI telah membentuk satu alat kelengkapan baru yaitu panitia urusan legislasi daerah (PULD) sekarang menjandi Badan Usulan Legislasi Daerah (BULD),” jelas Lis Darmansyah.

Editor : Agedas