Connect with us

Lingga

ASN Pemkab Lingga Gelar Deklarasi dan Ikrar Netralitas Pilkada 2020

Published

on

ASN Pemkab Lingga
ASN Pemkab Lingga : Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar apel bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) di Lapangan Kantor Bupati Lingga, Jumat (16/10/2020)

KUTIPAN.CO – Apel dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lingga Juramadi Esram yang diikuti seluruh Kepala OPD, Badan, Bagian serta PTT dan THL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan ikrar netralitas ASN di lingkungan Pemkab Lingga.

Pjs Bupati Lingga Juramadi Esram mengatakan, pelaksanaan apel tersebut merupakan komitmen Pemkab Lingga dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020, dan merupakan  prinsip utama dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca :  Listrik di Kecamatan Selayar 24 Jam Masyarakat Bersyukur

“Aparatur Sipil Negara wajib melandaskan azas netralitas. Dalam hal ini pengejawantahan dari asas tersebut adalah setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan lebih lanjut dalam pelaksanaannya saat menghadapi situasi politik pada saat ini,” kata Juramadi Esram

ASN Pemkab Lingga

Pjs Bupati Lingga Juramadi Esram pimpin Apel bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) di Lapangan Kantor Bupati Lingga (Foto : Ist)

Lebih lanjut dijelaskan Juramadi Esram, sebagai pelayan publik ASN wajib menjaga netralitas yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan diwajibkan menerapkan displin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Baca :  Mulai Besok Pelayanan SIM Satlantas Polres Lingga di Tutup

“Pada hakikatnya, terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dan dalam pelaksanaannya pada saat menghadapi situasi politik,”

Lanjut dia, selain PNS, Tenaga Non PNS juga dilarang melakukan kegiatan secara perseorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu, sesuai yang tertuang di dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh setiap Tenaga Non PNS di lingkungan Pemkab Lingga.

“Terdapat penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan yang dapat diberikan jika terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar batasan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yaitu berupa sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat,” tegasnya.(***)

Editor : Fikri

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Populer Sepekan