KUTIPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa seluruh pembiayaan untuk retret atau pembekalan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembekalan ini, yang rencananya akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Februari mendatang, akan dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Keputusan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang dirilis pada Kamis (13/2). Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota se-Indonesia, dan menggantikan SE sebelumnya yang mengatur pembiayaan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Betul, dana pembekalan kepala daerah selama di Akmil Magelang pada 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri, karena Kemendagri memiliki mata anggaran untuk pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah,” jelas Bima dalam keterangan pers resmi, Kamis (13/2/2025).
Bima menambahkan, setiap daerah memang memiliki anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur, termasuk kepala daerah. Hal ini penting agar para kepala daerah memahami lebih dalam tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Awalnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri mengusulkan agar pembekalan tersebut dibiayai oleh APBD. Namun, setelah mempertimbangkan beberapa hal, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memutuskan untuk membebankan seluruh biaya pembekalan pada Kemendagri.
“Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah,” ungkap Bima.
Keputusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang birokrat, agar lebih memahami proses tata kelola pemerintahan dan kebijakan yang ada.
Sebagai informasi, retret kepala daerah ini akan dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti oleh 505 kepala daerah dan akan berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dari 21 hingga 28 Februari 2025, setelah pelantikan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah, yang pelaksanaannya akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, pada Oktober 2024, Kabinet Merah Putih juga telah melaksanakan retret serupa di Akmil Magelang, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo.
