Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menjadi perbincangan. Pasalnya muncup anggaran aneh dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS) 2020. Dimana nantinya KUA-PPAS ini nantinya akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Keanehan anggaran ini terungkap ketika Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Ada pula anggaran ballpoint Rp 124 miliar yang menjadi pertanyaan PSI.

Selain ballpoint, ada juga anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator. Kontroversi anggaran ini menyita perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan bakal ikut turun tangan untuk meningkatkan kualitas anggaran daerah.

Saat ditanyakan mengenai kejanggalan anggaran lem Aibon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di dalam meningkatkan kualitas dari APBD tentunya,” katanya di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11/2019)

Dia menambahkan, berbagai hal akan dikoordinasikan untuk menunjang hal tersebut.”Dan berbagai hal nanti akan kita koordinasikan bersama,” tambahnya.

Sumber : detikcom
Editor : Agedas