KUTIPAN – Kalau bicara tambang, Kepri mungkin bukan yang pertama terlintas di kepala. Tapi tunggu dulu. Senin (28/07/2025), kawasan Dompak di Tanjungpinang mendadak jadi pusat perhatian nasional. Bukan karena ada festival budaya atau parade laut, tapi karena launching dan press release sisa stockpile bijih bauksit yang digelar di sana.
Bukan main-main, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menko Polhukam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus. Di sebelahnya berdiri Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana. Deretan pejabat dari kementerian dan lembaga turut menyemarakkan. Ada Gubernur Kepri, Sesditjen Gakkum Kementerian ESDM, hingga FKPD dari provinsi dan kota. Artinya, isu ini serius. Serius sekali.
Gubernur Ansar Ahmad, dalam sambutannya, menyebut agenda ini sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memastikan penataan dan pengelolaan sumber daya mineral. Khususnya bauksit, supaya tidak liar ke mana-mana.
“Launching dan press release sisa stockpile bauksit ini merupakan bentuk transparansi dan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan pertambangan,” ucap Ansar.
Tapi transparansi saja belum cukup. Pemerintah daerah pun tak tinggal diam terhadap tambang-tambang ilegal. “Kepri ingin memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan mineral dilakukan secara legal, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah,” tambahnya lagi.
Ada kekhawatiran soal kerusakan lingkungan, ada pula kepentingan ekonomi. Dua kutub ini sering saling tarik-menarik. Namun kehadiran para pemangku kebijakan pusat di lokasi bisa jadi sinyal kuat: pemerintah tidak ingin ada abu-abu lagi.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, hadir dan menyampaikan dukungan. “Agenda ini sangat penting karena mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan serta menegakkan prinsip tata kelola sumber daya alam yang akuntabel,” tegasnya.
Tanjungpinang bukan pelaku utama pertambangan, tapi efeknya bisa dirasakan di ibu kota provinsi ini. Maka, menurut Zulhidayat, peran kota dalam mendukung fungsi pengawasan dan fasilitasi tak bisa dianggap sepele.
“Kami siap menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi di tingkat kota agar agenda besar pemerintah pusat dan provinsi ini benar-benar memberikan dampak positif, baik bagi lingkungan hidup maupun kesejahteraan masyarakat,” lanjut Zulhidayat.
Momen ini bukan sekadar seremoni. Usai konferensi pers, para pejabat meninjau langsung sisa stockpile bauksit. Di sinilah harapan dan keraguan sering bercampur. Masyarakat ingin perubahan yang bisa dirasakan, bukan sekadar janji manis atau lembaran power point.
Kalau kegiatan ini jadi awal penertiban tambang ilegal dan pemulihan lingkungan, maka sejarahnya bisa dimulai dari Tanjung Mocco. Tapi kalau hanya jadi simbolik seremonial, masyarakat tak butuh flashback—cukup keringat dan kabut merah bauksit sebagai kenangan buruk yang terus tertinggal.
Laporan: Erika
Editor: Dito
Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan media Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
