KUTIPAN – Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Selasa (25/11/2025), mendadak vibes-nya serius tapi produktif. Soalnya, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Aries Fariandi, hadir dengan paparan strategis yang langsung ngegas soal penanggulangan kemiskinan.
Di hadapan seluruh perwakilan Kabupaten/Kota se-Kepri, Aries menyajikan strategi fundamental dan kerangka teknis yang bakal jadi pedoman bareng-bareng buat ngejar target ambisius pemerintah daerah: menurunkan kemiskinan secara signifikan dan memastikan kemiskinan ekstrem bisa nol persen di 2029.
Aries ngebuka pemaparannya dengan pesan yang super krusial. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program anti-miskin ini sebenarnya nggak melulu soal bikin banyak program, tapi data dan integrasi lintas klaster adalah kuncinya.
“Setiap Kabupaten/Kota harus memahami akar masalah kemiskinan di tingkat desa maupun kelurahan agar program yang disalurkan benar-benar solutif,” tegas Aries.
Kepri Lagi di Atas Angin: Ekonomi Kinclong, Tapi Kemiskinan Tetap Fokus Utama
Menariknya, meski Kepri lagi top perform secara nasional dalam banyak indikator, isu kemiskinan tetap jadi prioritas nomor wahid.
Aries menyampaikan sederet capaian makro yang bikin Kepri makin pede:
-
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025: 7,48% (peringkat 3 tertinggi nasional)
-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025: 6,45%
-
IPM Kepri 2025: 80,53 poin (peringkat 3 nasional)
-
Indeks Kebahagiaan 2025: 74,77 poin (peringkat 6 nasional)
Tapi Aries tetap mengingatkan:
“Meskipun berbagai indikator ekonomi Kepri tinggi, isu kemiskinan tetap menjadi prioritas utama penanganan Pemprov Kepri.”
Data terbaru menunjukkan ada 117.280 penduduk miskin (4,44%) per Maret 2025. Gini Rasio juga berada di angka 0,382, masih kategori sedang.
Sementara itu, level kemiskinan ekstrem:
“Saat ini, data per Maret 2025 menunjukkan bahwa Kemiskinan Ekstrem di Kepri berada pada kisaran 0,49%,” ujar Aries.
Ada Kesenjangan Antar Daerah, dan Itu Harus Dibedah
Aries menjelaskan adanya disparitas tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota. Tiga wilayah yang masih punya PR besar:
-
Kabupaten Natuna: 8,06%
-
Kabupaten Lingga: 7,68%
-
Kabupaten Kepulauan Anambas: 6,70%
Sebaliknya, wilayah urban lebih mendingan:
“Tingkat kemiskinan terendah dicatatkan oleh Kota Batam sebesar 4,03% dan Kota Tanjungpinang sebesar 4,39%,” jelasnya.
Perintah Aries simpel tapi menohok: pastikan intervensi didasarkan pada Root Cause Analysis tiap wilayah.
Data penyebab kemiskinan menurutnya cukup “nendang”:
-
Masalah pendapatan & minimnya lapangan kerja — 43%
-
Pendapatan kecil — 34%
-
Pendidikan kepala keluarga rendah — 7%
-
Masalah kesehatan — 7%
-
Harga kebutuhan pokok mahal — 4%
Fokus 2025-2026: Intervensi Tepat Sasaran, Data Harus Rapih
P3KE bakal ngandelin tiga pilar utama:
-
Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin
-
Peningkatan kapabilitas & pendapatan lewat pemberdayaan
-
Pengurangan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah
Aries juga mengingatkan betapa pentingnya integrasi lima klaster:
-
Klaster 1: Bansos
-
Klaster 2: Peningkatan produktivitas ekonomi
-
Klaster 3: Sinergi antar daerah
-
Klaster 4: Penguatan kelembagaan
-
Klaster 5: Penanggulangan berbasis masyarakat
Ia menambahkan:
“Untuk menajamkan intervensi, alokasi program dan anggaran tahun 2025/2026 harus didasarkan pada Analisis Root Cause di setiap wilayah.”
Soal data, Aries lagi-lagi mengingatkan:
Akurasi data adalah prasyarat utama, termasuk sinkronisasi P3KE dengan DTKS dan data BPS.
Dengan begitu, bansos tepat sasaran ke desil 1, dan program pemberdayaan bisa tepat mengangkat keluarga miskin yang punya potensi naik kelas.
Aries yakin jika semua ini dikerjakan rapi dan kompak:
“Integrasi data dan program ini diharapkan mampu mempercepat progres Kepri menuju target penurunan persentase penduduk miskin menjadi 4,14% pada tahun 2026.”
