KUTIPAN – Kalau bicara soal pembangunan, kadang yang terdengar lebih dulu adalah suara mesin proyek dan aroma aspal baru, bukan angka pertumbuhan ekonomi. Tapi di balik semua itu, ada rencana besar yang sedang digodok di ruang rapat—tempat para pejabat berembuk agar ekonomi Indonesia bisa ngebut sampai angka 8 persen di tahun 2029.
Nah, salah satu rapat penting itu digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Selasa (4/11/2025). Bukan sembarang rapat, melainkan audiensi antara Kementerian PPN/Bappenas RI dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau, termasuk sederet pejabat yang datang bukan untuk sekadar duduk manis, tapi untuk memastikan proyek-proyek strategis di Kepri nggak nyangkut di tengah jalan birokrasi.
Di tengah suasana serius tapi penuh semangat itu, Plh Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, tampil sebagai wajah optimisme daerah. Ia menegaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau tak mau hanya jadi penonton dalam peta ekonomi nasional.
“Ekonomi Kepri pada triwulan II ini sudah mencapai 7,12% yang merupakan tertinggi di Sumatera dan nomor 3 Nasional dan untuk itu Pemerintah Kepri terus mendorong dan mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di Kepri terus meningkat ke arah yang baik setiap tahunnya,” ujar Sekda Adi.
Angka 7,12 persen tentu bukan angka yang muncul dari langit. Ada kerja panjang, mulai dari urusan investasi, industri, hingga infrastruktur. Adi menjelaskan bahwa selain membangun konektivitas fisik, pemerintah juga tengah menata strategi kawasan ekonomi yang lebih inklusif.
“Selain membangun infrastruktur seperti pemugaran bandara di Karimun dan pembangunan waduk di Bintan, Pemerintah Provinsi juga berupaya agar wilayah FTZ di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang dapat segera diterapkan secara menyeluruh,” lanjut Adi.
FTZ atau Free Trade Zone memang kedengarannya seperti istilah ekonomi kelas berat, tapi maknanya sederhana: kawasan bebas pajak dan aturan tertentu agar investor betah, industri tumbuh, dan masyarakat ikut sejahtera. Dengan diterapkannya secara merata, Kepri berharap kemakmuran tak lagi berhenti di kota besar, tapi bisa menetes sampai ke pulau-pulau terluar.
“Hal ini agar ketiga daerah tersebut dapat turut membantu meningkatkan perekonomian Kepri semakin tinggi, sehingga menjadikan kemakmuran dan kemajuan di Kepri tersebar secara merata hingga ke Pulau terluar,” tutupnya.
Kalimat penutup itu bukan cuma basa-basi pejabat. Sebab, kalau dilihat lebih dalam, wilayah Kepulauan Riau memang punya posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Tapi tanpa infrastruktur yang memadai, potensi itu seperti mobil sport yang kehabisan bensin di tengah jalan tol.
Menimpali semangat itu, Direktur Bidang Infrastruktur Bappenas RI, Abdul Malik, menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang bukan sekadar menambah bangunan, tapi menumbuhkan ekonomi secara nyata.
“Pembangunan infrastruktur diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029,” katanya.
Kalimat Abdul Malik seperti menyentil logika sederhana: kalau jalan, pelabuhan, dan bandara siap, arus barang lancar, investor datang, dan rakyat pun ikut terdampak positif.
Audiensi ini juga jadi ajang memperkuat koordinasi lintas instansi. Soalnya, proyek infrastruktur sering kali tersendat bukan karena kurang dana, tapi karena saling tunggu antar lembaga. Maka dari itu, Bappenas, Pemprov Kepri, dan Pemkot Batam duduk satu meja sebuah pemandangan langka di mana semua sepakat untuk mempercepat langkah, bukan memperpanjang rapat.
Selain Adi dan Abdul Malik, pertemuan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Batam, pejabat dari OPD Pemprov Kepri dan Pemkot Batam, serta berbagai tamu undangan. Semua berharap hasilnya bukan cuma tumpukan notulensi, tapi langkah konkret menuju target 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat dianggap terlalu ambisius.
Di akhir hari, audiensi ini mungkin tampak seperti sekadar agenda rutin pemerintah. Tapi jika benar-benar dijalankan dengan konsisten, pertemuan di ruang rapat lantai empat itu bisa jadi salah satu bab penting dalam perjalanan Kepri menuju provinsi yang tak hanya kaya pulau, tapi juga kaya peluang.
Karena, seperti kata pepatah pembangunan yang tidak tertulis: “Bangun jalan, bukan hanya untuk mobil lewat, tapi untuk ekonomi yang bergerak.”
