KUTIPAN – Kalau bicara soal pembangunan ekonomi, ada satu hal yang sering luput dari sorotan, data. Ya, data si angka-angka yang sering dianggap remeh tapi justru jadi fondasi kebijakan. Tanpa data yang valid, pemerintah bisa salah langkah, seperti menebak arah angin tanpa kompas. Nah, Senin (3/11/2025), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat, sudah waktunya Kepri bicara dengan data, bukan sekadar wacana.
Ruang Aula Wan Seri Beni di Dompak hari itu jadi saksi penandatanganan komitmen bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, hadir langsung bersama Kepala BPS Provinsi Kepri, Margaretha Ari Anggorowati.
Tak hanya itu, barisan panjang pemangku kepentingan ikut membubuhkan tanda tangan: mulai dari Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar-Riau-Kepri, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, BP Batam, Administrator Galang Batang, hingga sejumlah tokoh dari institusi pendidikan, asosiasi usaha, dan lembaga ekonomi seperti UMRAH, TVRI Kepri, PSMTI, BPD HIPMI Kepri, APINDO, HKI Kepri, dan PHRI Kepri.
Semuanya seakan sepakat, masa depan ekonomi Kepri harus dimulai dari basis data yang kuat.
“Kita semua memiliki kewajiban untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Urgensinya sangat besar karena data yang akurat menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, hingga menentukan intervensi strategis pemerintah,” ujar Gubernur Ansar.
Pernyataan itu bukan sekadar seruan formal. Ansar menyoroti fakta klasik: masih banyak kebijakan publik yang belum optimal karena tak ditopang data komprehensif dan mutakhir. Maka, SE2026 bukan hanya kegiatan statistik, tapi langkah strategis menuju gerakan Satu Data Indonesia sebuah upaya agar arah pembangunan tak lagi mengandalkan tebakan, tapi hasil pengukuran.
Ia bahkan menugaskan jajarannya untuk serius menindaklanjuti.
“Saya minta Pak Sekda untuk menyiapkan surat edaran agar seluruh OPD, Disnaker, dan instansi terkait ikut berkolaborasi dengan BPS. Semua objek usaha wajib memberikan data secara benar dan lengkap, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar,” tegas Ansar.
Instruksi itu seperti pengingat lembut tapi tegas: jangan remehkan sensus, karena di situlah arah kebijakan masa depan dirajut.
Menutup kegiatan, Ansar kembali menggarisbawahi bahwa sensus bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi, tapi fondasi menuju kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Dengan data yang valid, kita bisa merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengembangkan sektor unggulan, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kepri siap menjadi provinsi yang sejahtera dan berbasis data,” pungkasnya.
Dari kegiatan itu, lahirlah delapan poin komitmen bersama. Isinya bukan basa-basi, melainkan panduan konkret, mulai dari kolaborasi lintas sektor, fasilitasi petugas BPS, partisipasi sosialisasi, penyediaan data pendukung, dorongan agar pelaku usaha memberikan data akurat, hingga optimalisasi hasil sensus untuk investasi dan kebijakan. Semua pihak sepakat menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama mewujudkan Kepri berdaya saing dan berbasis data.
Mungkin terdengar teknis, tapi inilah pondasi masa depan: Kepri yang tak lagi meraba arah, melainkan menatap ke depan dengan peta data di tangan.
