KUTIPAN – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah di tingkat pemerintah pusat.
Mantan Gubernur Kepri periode pertama 2005–2010 itu menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan fiskal. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu kendala besar yang dihadapi Pemprov Kepri hingga saat ini.
“Maka itu, kami (DPD) berupaya menyelesaikan hambatan-hambatan itu, contohnya pendapatan dari labuh jangkar diberikan sepenuhnya ke daerah, sehingga tak perlu lagi diambil pusat,” ujar Ismeth Abdullah saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Jadi ke-23 Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, dikutip dari ANTARA, Rabu (24/9/2025).
Selain itu, Ismeth meminta sebagian kewenangan perizinan tidak sepenuhnya dikelola pusat. Ia menilai sebagian izin perlu dikembalikan ke daerah agar mampu mendorong perkembangan ekonomi, khususnya pada sektor pertambangan.
Ia juga menekankan pentingnya tambahan dana transfer pusat untuk daerah kepulauan seperti Kepri yang memiliki karakteristik 96 persen wilayah laut. Menurutnya, kebutuhan fiskal yang memadai sangat penting untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Ismeth menegaskan bahwa DPD RI gencar mendesak Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan diharapkan tuntas dalam enam bulan ke depan.
“Kalau RUU Daerah Kepulauan disahkan, otomatis dana transfer pusat ke Kepri bakal bertambah. Efeknya tentu pembangunan dan kesejahteraan ikut meningkat,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ismeth juga memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan Provinsi Kepri di usia ke-23 tahun sejak dibentuk pada 24 September 2002.
“Alhamdulillah. Kalau kita lihat, pembangunan di Kepri terus menggeliat setelah pandemi COVID-19,” tuturnya.
Meski demikian, ia menyampaikan sejumlah catatan penting agar Kepri terus berbenah, termasuk menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, hingga mempercepat realisasi pembangunan Jembatan Batam–Bintan sebagai pengungkit ekonomi di kawasan Batam dan Bintan.
