KUTIPAN – Polemik kebijakan cut off Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya makin panas. Kali ini, Ketua Komisi I DPRD, Andi Supriyadi, angkat bicara menyoal transparansi pengelolaan dana selama masa cut off.
“Menyikapi adanya cut off anggaran selama kurang lebih dua bulan ini, tentunya kami ingin tahu, berapa besar bunga yang dihasilkan dari dana cut off ini? Apakah sudah masuk ke kas daerah sebagai pendapatan? Jika belum, ini bisa menjadi masalah serius dalam hal akuntabilitas,” ujar Andi, Sabtu (2/8/2025), saat dikonfirmasi kutipan.co melalui WhatsApp.
Dana Publik Diam, Tapi Bisa Berbunga?
Andi menilai, meskipun cut off diterapkan sebagai langkah efisiensi dan pengendalian defisit, publik tetap berhak tahu ke mana dana yang tertahan selama berbulan-bulan itu disimpan.
“Tentu kami harus sama-sama mengingatkan sekaligus mempertanyakan, berapa jumlah hasil akumulasi efisiensi? Bagaimana dengan bunga bank karena yang diakibatkan dari kebijakan tadi?” tegasnya.
Kegiatan Tertunda, Honorer Terdampak
Efek cut off sudah mulai terasa. Penyerapan anggaran melambat, sejumlah proyek pembangunan terhenti, dan insentif tenaga honorer mengalami keterlambatan.
Andi menyebut bahwa efisiensi fiskal tidak boleh menabrak hak dasar masyarakat.
“Semua anggaran yang diserap dari kebijakan cut off di berbagai sektor tersebut harus menjadi evaluasi bersama, karena Eksekutif dan Legislatif sama-sama penyelengara pemerintahan di daerah,” ungkapnya.
BPKPD Diminta Transparan
Andi mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya segera buka data.
Ia menilai perlu dilakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan tak ada pengendapan dana yang tidak produktif.
Hingga berita ini ditayangkan, BPKPD belum memberikan tanggapan resmi.
Laporan: Chandra Editor: Fikri
