KUTIPAN – Kalau ngomongin Batam, biasanya bayangannya melayang ke kawasan industri, pusat belanja murah, atau jalur cepat ke Singapura. Tapi minggu ini, pembahasan di ruang rapat Pemko Batam justru lebih basah—secara harfiah. Bukan soal cuan, tapi soal banjir. Ya, banjir. Kota modern pun bisa tergenang kalau hujan datang dan saluran mampet.
Selasa, 6 Mei 2025 kemarin, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, memimpin sebuah rapat koordinasi penting. Lokasinya di Ruang Rapat Pemko Batam, dengan peserta lengkap dari para deputi BP Batam sampai jajaran Forkopimda. Pokok bahasannya? Penanganan banjir yang kini menghantui sejumlah wilayah di Kota Batam.
Masing-masing camat diberi giliran untuk menyampaikan laporan titik banjir di wilayahnya. Dan ternyata, jumlahnya nggak sedikit. Setelah dihitung-hitung, diperlukan waktu 18 hari buat meninjau semua lokasi terdampak secara langsung. Ini bukan kunjungan biasa, tapi bentuk keseriusan pemerintah memastikan penanganan dilakukan tepat sasaran.
“Baik Deputi dan Direktur BP Batam, maupun para Camat silakan saling berkoordinasi saat proses peninjauan berlangsung. Catat apa-apa saja yang perlu diperbaiki segera,” tegas Li Claudia. Ucapan ini bukan cuma formalitas, tapi bentuk ajakan agar semua pihak nggak sekadar lempar tanggung jawab.
Selain soal genangan air, rapat ini juga menyinggung potensi longsor. Beberapa titik rawan longsor di kawasan perbukitan dan sepanjang aliran sungai mulai dikaji ulang. Ini penting, karena kalau dibiarkan, bukan cuma jalan yang ambrol, tapi juga rasa aman warga.
Dan karena diskusinya udah sekalian rame, sekalian dibahas juga kebutuhan dasar yang sering kali luput dalam pembangunan. Lahan untuk sekolah, fasilitas kesehatan, dan TPS alias tempat pembuangan sampah jadi perhatian tambahan. Pemerintah, dalam hal ini BP Batam, tampaknya mulai menyusun strategi untuk penyediaan infrastruktur dasar yang lebih merata.
Li Claudia menyampaikan harapannya agar perangkat daerah benar-benar merapatkan barisan dan kerja bareng. “Saya ucapkan terima kasih kepada BP Batam maupun Pemko Batam. Semoga sinergi ini mempercepat langkah kita untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Batam,” tutupnya.
Kalau dipikir-pikir, penanganan banjir memang bukan urusan sepele. Butuh lebih dari sekadar gotong-royong bersih-bersih saluran. Perlu perencanaan, anggaran, dan, yang paling krusial, komunikasi lintas lembaga yang jalan. Apalagi, kota seperti Batam nggak boleh hanya bagus di atas kertas atau brosur pariwisata. Di lapangan, warga butuh bukti kalau pemerintah benar-benar hadir saat air naik.
Jadi, 18 hari ke depan mungkin bukan masa biasa. Kalau dijalankan serius, bisa jadi langkah awal membangun sistem drainase yang lebih waras. Kalau asal lewat, ya jangan salahkan warga kalau nanti upload video genangan di TikTok.
Laporan: Yuyun Editor: Fikri Laporan ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan.
