
KUTIPAN – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kembali berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara hybrid. Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lt.2 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, pada Selasa (4/3/2025).
Hadir dalam acara ini Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, bersama Kabag Perekonomian dan SDA Pemko Tanjungpinang, Hamerudin, Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo, Ririn Noviana, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang mengungkapkan bahwa rakor pengendalian inflasi telah dilaksanakan sebanyak 114 kali sejak Oktober 2022, dan akan terus berlanjut sesuai arahan Presiden.
Dalam paparan data inflasi terbaru per Februari 2025, inflasi secara year-on-year tercatat -0,09%, sementara month-to-month mengalami penurunan sebesar -0,48%. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan adanya deflasi pada bulan Februari, yang disebabkan oleh beberapa komoditas utama, seperti tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Tito Karnavian menegaskan, dalam rakor ini seluruh daerah di Indonesia diimbau untuk terus memantau harga dan stok barang, serta meningkatkan pemantauan pasokan bahan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadan.
Di sisi lain, data inflasi Kota Tanjungpinang per Februari 2025 menunjukkan penurunan month-to-month sebesar -0,45%, menempatkan kota ini di urutan ke-22 dari 35 kota IHK yang mengalami deflasi di Pulau Sumatera. Komoditas penyumbang deflasi terbesar di Tanjungpinang antara lain tarif listrik, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, sepatu pria, serta ikan selar/ikan tude.
Menanggapi hal ini, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, mengungkapkan bahwa Pemko Tanjungpinang sangat konsen dalam mengikuti rakor untuk memastikan langkah-langkah yang tepat dalam pengendalian inflasi.
“Sinergi antar OPD terkait harus terus ditingkatkan untuk menjaga kestabilan harga di berbagai sektor,” ujar Elfiani.