KUTIPAN – Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan uji petik atau ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial (Bansos) dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam keterangan resmi pada Jumat (28/2/2025).
Agus Jabo menyebutkan bahwa uji petik DTSEN akan melibatkan lebih dari 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh Indonesia. “Proses ground checking ini merupakan upaya memastikan validitas data agar program-program sosial pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Agus Jabo.
Pelaksanaan uji petik ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan pelatihan kepada para pendamping dalam pengecekan dan pemutakhiran data di lapangan.
“Tahapan ini telah melalui keputusan Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis (27/2/2025),” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo melaporkan perkembangan uji petik DTSEN kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, dan pejabat lainnya dari berbagai kementerian terkait.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melalui mekanisme birokrasi berjenjang dari pemerintah daerah hingga pusat untuk memastikan verifikasi administratif berjalan sesuai prosedur. Kedua, Kemensos melibatkan masyarakat secara aktif untuk mendeteksi perubahan kondisi sosial ekonomi dengan cepat dan akurat.
Untuk mendukung transparansi dan akurasi data, Kemensos juga mengembangkan aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat memantau status bantuan sosial dan melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka secara langsung.
Agus Jabo menambahkan bahwa penyusunan DTSEN merupakan respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti masih banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
