KUTIPAN – RK, oknum Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas sebagai Kepala Bagian (Kabag) di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Kabupaten Karimun diduga merangkap dan masuk menjadi pengurus Partai Golkar.
Hal ini dikuatkan dengan berbagai bukti yang diterima media ini dari narasumber, berupa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar atas nama dan foto RK.
Dalam SK Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Karimun Nomor : KEP-07/DPD/P.GOLKAR/K/XII/2021, tercantum nama RK yang ditetapkan sebagai Sekretaris Partai Golkar Pimpinan Kecamatan Meral Barat periode 2021-2026.
SK yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 tersebut juga dibumbui dengan Stempel, serta tanda tangan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun saat itu, Dr. H. Aunuar Rafiq, S.Sos., M.Si dan Sekretarisnya, Raja Rafiza A, ST.
Selain SK, narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya juga memberikan bukti foto KTA berwarna kuning yang didalamnya tercantum nama dan foto wajah RK, nomor registrasi, alamat yakni Darussalam Kecamatan Meral Barat, serta dibumbui dengan tanda tangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar saat itu, Ir. Airlangga Hartarto.
“Ini semakin terang benderang bang, bukti SK sudah ada, bukti KTA dia menjadi anggota partai juga sudah ada. Semoga Pimpinan Perumda Tirta Mulia Karimun dan Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun bisa mengambil sikap atas pelanggaran tersebut,” ujar narasumber pada, Kamis (27/2/2025).
Sementara Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun, Herry Budhiarto membenarkan adanya dugaan tersebut, dia mengaku sudah menerima lampiran SK pengangkatan dan KTA RK sebagai Sekretaris Partai Golkar Pimpinan Kecamatan Meral Barat.
“Yang bersangkutan sudah kami panggil dan mintai keterangan terkait masalah ini. Kami juga sudah surati Partai Golkar dan menunggu jawaban tertulis,” kata Herry Budhiarto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Selain itu, ungkap Herry, pihaknya juga sudah konsultasi dengan Dewan Pengawas dan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
“Setelah kami mintai keterangan, RK mengakui bahwa benar ia masuk menjadi pengurus Partai Golkar. Meski demikian, terkait SK dia mengaku tidak mengetahui dan tidak memegangnya,” ujar Herry.
“Ini akan kami tindaklanjuti, dan masih berproses. Kita tunggu saja klarifikasi dan pencerahan dari Bagian Hukum,” tambahnya.
Jika terbukti, pilihan RK untuk bergabung ke dalam mesin partai politik tentu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam PP RI Nomor 54 Tahun 2017, Bab V, Bagian Kedua, Pasal 78, jelas tertera bahwa ‘Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik”.
(Ami)
