KUTIPAN – Sidang praperadilan antara empat pekerja PT JOB sebagai pemohon melawan Polda Lampung sebagai termohon memasuki tahap pembuktian. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa, 25 Februari 2025, dipimpin oleh hakim tunggal Uni Latriani, S.H., M.H. Pada persidangan tersebut, pihak pemohon telah mengajukan delapan bukti surat.
Sidang lanjutan akan digelar pada Rabu, 26 Februari 2025, dengan agenda pembuktian tambahan. Dalam sidang tersebut, pemohon dan termohon akan mengajukan bukti surat tambahan serta menghadirkan saksi dari masing-masing pihak.
Usai sidang, awak media berupaya meminta konfirmasi kepada pihak termohon, yakni AKP Widodo Rahayu dan dua rekannya, terkait dugaan pengambilan barang-barang milik PT JOB tanpa surat penyitaan. Namun, mereka enggan memberikan komentar.
Sementara itu, di lokasi terpisah, kuasa hukum pemohon, Samsi Eka Putra, S.H., memberikan tanggapan atas jawaban tertulis yang disampaikan oleh pihak termohon. Menurutnya, Polda Lampung beralasan bahwa penggeledahan di area Pos Pantau PT JOB dilakukan secara langsung karena perbuatan para pemohon dianggap sebagai tindak pidana tertangkap tangan. Termohon menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan guna mengumpulkan barang bukti untuk pembuktian perkara.
Menanggapi hal tersebut, Samsi Eka Putra menegaskan bahwa jawaban termohon hanya upaya pembenaran semata. Ia menilai bahwa penggeledahan yang dilakukan tanpa surat perintah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Samsi juga menyoroti dasar hukum penggeledahan dan penangkapan terhadap pemohon yang mengacu pada Laporan Polisi (LP) model “B”, yang seharusnya melalui proses penyelidikan terlebih dahulu sesuai aturan Kapolri.
Selain itu, Samsi menyoroti pengambilan barang-barang milik PT JOB di lokasi kejadian yang dilakukan tanpa surat penyitaan. Menurutnya, tindakan tersebut ironis karena barang-barang yang disita sebagian besar merupakan milik PT JOB. Ia mempertanyakan bagaimana barang-barang tersebut bisa disita tanpa izin atau pemberitahuan kepada manajemen PT JOB.
“Tidak ada saksi dari pihak manajemen PT JOB maupun dari pemerintahan desa setempat saat pengambilan barang-barang tersebut. Hal ini semakin memperjelas adanya tindakan arogan dan kesewenang-wenangan oleh termohon di lapangan,” ujar Samsi.
Lebih lanjut, Samsi juga mengungkapkan bahwa dalam jawaban tertulis termohon, tidak terdapat penyebutan nama saksi Adi Saputra. Ia menduga nama saksi ini sengaja dihilangkan, mengingat Adi Saputra adalah saksi kunci yang dapat membuktikan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Nur Wahid diduga merupakan laporan rekayasa.
Sidang akan dilanjutkan esok hari dengan agenda pembuktian lanjutan.
